Berita Terkini

Oleh: M. Muhni (Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM) Jum’at, 25 September 2020 KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara Virtual. Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 56/SDM.05.5-Kpt/33/SekProv/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas (eselon IV) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, bertindak sebagai pengambil sumpah Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Drs. Sri Lestariningsih, M. Si. Terdapat 11 pejabat yang dilantik dan diambil sumpah oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, termasuk salah satunya pejabat eselon IV di Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap pada jabatan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Kasubbag TP dan Hupmas). Pada sekretariat KPU Cilacap, Sarippudin Riyanto, S.E., selaku pejabat yang diambil sumpah, menduduki Jabatan Kasubbag TP dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon IV untuk jabatan Kasubbag TP dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap dilaksanakan hari ini Jum’at 25 September 2020 pukul 09.00 WIB secara daring. Hadir dan ikut menyaksikan dalam acara tersebut, Ketua KPU Cilacap Handi Tri Ujiono, S. Sos., dan seluruh Komisioner KPU Kabupaten Cilacap. Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap Karsito, S.Sos., para kasubbag dan staff juga ikut hadir dalam acara tersebut. Sarippudin Riyanto, merupakan ASN Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditugaskan di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap sejak tahun 2008. Sejak tahun 2018 secara resmi, Udin (panggilan akrabnya) resmi menjadi pegawai organik KPU Republik Indonesia yang bertugas sebagai staff. Dalam sambutannya, Ketua KPU menyampaiakan ucapan “Selamat….!! Semoga jabatan dan tugas baru yang diemban akan dilaksanakan dengan amanah penuh tanggungjawab”. Kata Handi Tri Ujiono. “Salah satu kunci suksesnya pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, adalah membangun dan menciptakan pola komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik dengan Komisoner, maupun dengan jajaran sekretariat yang lain”. Pesan Ketua KPU. Karsito, S. Sos., selaku sekretaris menambhkan, “Dengan dilantiknya saudara sebagai pejabat, harus bisa memberikan tauladan kepada rekan-rekan yang lain dan harus meningkatkan profesionalitas sebagai pegawai didalam menjalankan tugas”.   Sekreatriat KPU Kabupaten cilacap sebelumnya terdapat kekosongan pada jabatan Kasubbag TP dan Hupmas, yang sebelumnya dijabat oleh Karsito, S. Sos,. Karsito yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag TP dan Hupmas, sejak bulan April 2020 menduduki jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap.

Oleh: M. Muhni (Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM) Kamis, 24 September 2020 KPU Kabupaten Cilacap menggelar gladi pelantikan pejabat Eselon IV Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap bersama jajaran sekretariat. Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 56/SDM.05.5-Kpt/33/SekProv/IX/2019 tanggal 16 September 2020 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas (eselon IV) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, KPU provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon IV untuk jabatan Kasubbag TP dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon IV untuk jabatan Kasubbag TP dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan pada Hari Jum’at 25 September 2020 pukul 09.00 WIB secara daring. Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap Karsito, S.Sos., memimpin acara gladi pengambilan sumpah dan pelantikan di ruang aula KPU Cilacap Kamis, 24/9/2020. Komisioner KPU Cilacap M. Muhni selaku Divisi SDM dan Weweng Maretno, S. Sos selaku Divisi Teknis melakukan monitoring dan supervisi dalam kegiatan gladi. Hadir dalam acara gladi, Sekretaris KPU, Kasubbag Umum Dedy Chryswanto, SE., calon pejabat eselon IV serta Staff sekretariat KPU Cilacap. “Gladi dilaksanakan bertujuan untuk lancar dan suksesnya acara pengambilan sumpah jabatan”. Kata Karsito. “Gladi perlu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan upacara pengambilan sumpah berjalan dengan lancar dan hidmat.” Kata Muhni. Sekreatriat KPU Kabupaten cilacap terdapat kekosongan jabatan pada Kasubbag TP dan Hupmas, yang sebelumnya dijabat oleh Karsito, S. Sos,. Karsito yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag TP dan Hupmas, sekarang menduduki jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap. “Dengan terpenuhinya struktur jabatan pada skretariat KPU Kabupaten Cilacap, diharapkan dapan meningkatkan kinerja lembaga dengan tetap terjaga soliditas tim”. Kata Weweng Maretno. Gladi selesai dilaksanakan pada pukul 17.30 WIB. Seluruh persiapan dinyatakan telah lengkap.

Oleh : Weweng Maretno,S.Sos (Div Teknis Penyelenggaraan) Pemecah Rekor, sepanjang sejarah KPU Kabupaten Cilacap mendapat kunjungan kerja dari DPD Republik Indonesia (kamis 17/9), adalah DR. Abdul Khalik, SH.,M.Si.  Kujungan diterima langsung Ketua KPU (Handi Tri Ujiono) beserta seluruh Komisioner dan sekretaris KPU Kabupaten Cilacap. DR. Abdul Khalik, SH.,M.Si adalah DPD Republik Indonesia perwakilan provinsi Jawa Tengah saat ini berkedudukan sebagai wakil ketua komite I DPD RI yang bermitra dengan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) serta lembaga lain yang terkait.  Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah merupakan tujuan dari kunjungan ini.  Pandangannya terkait pilkada 2020, bahwa itu sudah merupakan keputusan politik, kami sebagai DPD telah menolak agar pilkada 2020 dimasa pandemi covid 19 ini mestinya diundur saja tahun 2021.  Kalaupun harus tetap dilaksanakan 9 Des 2020 ada beberapa syarat yang harus dipatuhi, terjaminnya keselamatan pemilih dan penyelenggara dengan patuhi protokol kesehatan dan aturan lain.  Menyoroti rancangan UU Pemilu, Kholik berpandangan bahwa fraksi-fraksi diparlemen cenderung tetap memisahkan antara Pemilu dan Pilkada.  Sistem pemilu juga cenderung kembali menjadi sistem proporsional tetutup.  Kecenderungan biaya Pilkada dari tahun ketahun meningkat, munculnya calon tunggal (28 paslon sekarang), kualitas calon dan money politik dihilir. Perbaiki aspek pilkada kedepan dengan rumusan-rumusan ; potong tahapan agar dapat efisiensi biaya contoh PPDP yang merupakan praktek lama gaya orba dihilangkan, dari DP4 langsung DPT,  perbaikan DPT H-7.  untuk meminimalisir calon tunggal harus ada batas atas dukungan maksimal 35 % baik itu dari perolehn kursi partai maupun suara, dikecualikan untuk wilayah tertentu yang partai memperoleh dukungan mayoritas sepati di Solo, “tegasnya. Saling berinteraksi dan menyampaikan aspirasi tanpa rasa canggung kali ditunjukan komisioner. Ketua KPU (Handi Tri Ujiono) berikan apresiasi bahwa baru kali ini DPD RI berkunjung ke KPU, beliau ini orang yang paham tentang seluk beluk pemilu, cermat, kuasai strategi, daya ingat tinggi dan karena memang ia juga mantan penyelenggara (KPU Depok).  Petahana DPD RI perwakilan Jateng bisa tergeser, karena ternyata perolehan persebarannya merata hampir diseluruh kabupaten.  Perolehan di Kabupaten Cilacap  87.817 suara jauh dibawah Drs. H. Jamun, M.Pd.I yang memperoleh 205.933, kami tidak menyangka ia menduduki posisi ini.  "sebagai individu maupun lembaga saya bangga dan salut ada orang baik dan beruntung menduduki posisi terhormat, kebetulan bapak adalah putra daerah dan kebetulan satu kampung dengan saya (Cipari,Cilacap) ucap Weweng Maretno” (div teknis penyelenggara). Kami sebagai penyelenggara siap sebagai eksekutor pemilu ditingkat kabupaten dalam kondisi apapun dengan segala dinamikanya. Pembuat kebijakan sedang merumuskan/revisi Undang-undang Pemilu, semoga ini menjadikan kemaslahatan bersama. diskusi bersama Ketua Dewan berkaitan dengan seni dalam berpolitik serta situasi politik lokal dan nasional.  Sebagai seorang pemimpin harus bisa membaca arah pikiran pihak lain, tidak menelan langsung informasi yang diterima, matang dalam berfikir dan jangan mudah terpancing emosi, ’ungkap ketua dewan”.  disinggung tentang pencalonan, beliau menjawab belum saatnya sekarang saya sampaikan berbeda dengan Tato S yang menjawab dengan enteng ‘saya tidak berkpentingan untuk itu”, yah karena memang Bupati Tato S telah dua kali putaran menjabat dan melanjutkan kepemimpinan Bupati Cilacap saat itu yang berhalangan tetap. Disisi lain ketua dewan mengkritisi kondisi kantor KPU Kabupaten Cilacap yang sangat memprihatinkan.  KPU adalah merupakan dapur produksi yang telah mencetak Bupati. Wakil Bupati dan dewan yang terhormat. Ibarat rumah sakit KPU adalah bidan, untuk itu selayaknya mendapat penghormatan yang lebih. KPU pernah melayangkan permohonan hibah tanah, akan tetapi jawaban akhir dari Pemerintah belum bisa memenuhi permintaan KPU, karena saat ini masih dalam penataan aset daerah.  Mendengar langsung pernyataan komisioner dan kasubag hukum sekretariat KPU, ketua dewan langsung merespon dan mengkomunikasikan langsung dengan Bupati, (semoga menjadi kebenaran atas harapan kemaslahatan ini).   (berita 4B4H WWG 27) 17/09/20  

Oleh: Weweng Maretno,S.Sos (Div Teknis Penyelenggaraan) Selang lima hari setelah bertemu Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji, kali ini komisioner KPU Kabupaten Cilacap diterima Ketua Dewan (Taufik Nurhidayat) Selasa 8/9. Ketua KPU Kabupaten Cilacap (Handi Tri Ujiono) berikan gambaran situasi pilkada serentak dimasa Pandemi Covid 19 pada tahun ini dan kemungkinan keserentakan pemilu  maupun Pilkada dimasa mendatang. Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 201 ayat (8)  bahwa Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional bulan November 2024, namun demikian dinamika terus berjalan untuk itu KPU Cilacap harus selalu siap dalam berbagai kemungkinan. Sebagaimana berita detiknews hari senin 1/9 melansir bahwa Daftar Poin-poin Revisi UU Pemilu telah diserahkan ke Baleg. Ada lima isu klasik meliputi sistem pemilu (terbuka, tertutup, campuran), ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), presidential threshold, sistem konversi penghitungan suara ke kursi, serta district magnitude jumlah besaran kursi per dapil serta isu kontemporer di antaranya konsep pemilu nasional dan pemilu daerah, termasuk soal keserentakannya. Sebagai langkah antisipatif mengikuti dinamika politik yang terjadi, maka sebagai badan penyelenggara (KPU) dituntut kesiapannya.   RKB yang diajukan KPU Kabupaten Cilacap sebesar dua kali lipat dari pilkada lalu karena ada beberapa kegiatan yang sifatnya baru. Situasi perolehan hasil pemilu 2019 yang mewarnai parlemen di Kabupaten Cilacap yang memungkinkan calon dari partai politik ada sebanyak 4 (empat) pasang calon dan kemungkinan satu pasang calon perseorangan yang lolos dari pemenuhan verifikasi Penyampaian RKB Pilkada ke DPRD Kabupaten Cilacap belum sampai membahas secara detail hanya angka global sebagai gambaran awal untuk kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran. Ketua Dewan menyambut baik atas perencanaan yang telah dilakukan oleh KPU, walaupun pelaksanaan pilkada masih menunggu regulasi sebagaimana dikatakan ketua KPU, kalau RKB tidak dibuat jauh jauh hari, pemerintah daerah akan kesulitan dalam alokasikan anggaran, apalagi jumlahnya fantastis. Dari total anggaran  Rp. 83.468.694.220 untuk badan adhoc sendiri mencapai 58,29%, kebutuhan barang dan jasa 36,62 % serta pemungutan ulang 5,09%.  Anggaran ini sebagai gambaran awal, bisa kurang bisa naik dari total tersebut di atas karena harus melalui mekanisme selanjutnya melalui rasionalisasi anggaran dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Seluruh komisioner terlibat diskusi bersama Ketua Dewan berkaitan dengan seni dalam berpolitik serta situasi politik lokal dan nasional.  Sebagai seorang pemimpin harus bisa membaca arah pikiran pihak lain, tidak menelan langsung informasi yang diterima, matang dalam berfikir dan jangan mudah terpancing emosi, ’ungkap ketua dewan”.  disinggung tentang pencalonan, beliau menjawab belum saatnya sekarang saya sampaikan berbeda dengan Tato S yang menjawab dengan enteng ‘saya tidak berkpentingan untuk itu”, yah karena memang Bupati Tato S telah dua kali putaran menjabat dan melanjutkan kepemimpinan Bupati Cilacap saat itu yang berhalangan tetap. Disisi lain ketua dewan mengkritisi kondisi kantor KPU Kabupaten Cilacap yang sangat memprihatinkan.  KPU adalah merupakan dapur produksi yang telah mencetak Bupati. Wakil Bupati dan dewan yang terhormat. Ibarat rumah sakit KPU adalah bidan, untuk itu selayaknya mendapat penghormatan yang lebih. KPU pernah melayangkan permohonan hibah tanah, akan tetapi jawaban akhir dari Pemerintah belum bisa memenuhi permintaan KPU, karena saat ini masih dalam penataan aset daerah.  Mendengar langsung pernyataan komisioner dan kasubag hukum sekretariat KPU, ketua dewan langsung merespon dan mengkomunikasikan langsung dengan Bupati, (semoga menjadi kebenaran atas harapan kemaslahatan ini). (berita 4B4H WWG 26) 08/09/20

Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji berkenan menerima kunjungan komisioner dan Sekretaris  KPU Kabupaten Cilacap Rabu 2/9 bertempat di Ruang kerja Bupati. Bupati didampingi Asissten I (Dian Setiabudi) dan Kabag Pemerintahan (Bayu) mendengarkan dan menyimak paparan Ketua KPU Kabupaten Cilacap (Handi Tri Ujiono). Paparan yang disampaikan berikan gambaran situasi pilkada serentak dimasa Pandemi Covid 19 pada tahun ini dan kemungkinan keserentakan pemilu  maupun Pilkada dimasa mendatang. Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 201 ayat (8)  bahwa Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional bulan November 2024, namun demikian dinamika terus berjalan untuk itu KPU Cilacap harus selalu siap dalam berbagai kemungkinan. Sebagaimana berita detiknews hari senin 1/9 melansir bahwa Daftar Poin-poin Revisi UU Pemilu telah diserahkan ke Baleg. Ada lima isu klasik meliputi sistem pemilu (terbuka, tertutup, campuran), ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), presidential threshold, sistem konversi penghitungan suara ke kursi, serta district magnitude jumlah besaran kursi per dapil serta isu kontemporer di antaranya konsep pemilu nasional dan pemilu daerah, termasuk soal keserentakannya. Untuk itu pada kesempatan hari ini KPU Cilacap menyerahkan RKB Pilkada dengan acuan pelaksanaan tahun 2024 namun demikian apabila pilkada sebelum 2024 kami siap selenggarakan.  RKB dalam tabel berikut  : RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2022 BELANJA KPU KABUPATEN CILACAP         NO URAIAN JUMLAH (Rp) %   TOTAL ANGGARAN 83.468.694.220 100   A. Honorarium Pokja dan Penyelenggara 48.651.850.000 58,29 B. Kebutuhan Barang dan Jasa 30.564.781.220 36,62 C. Pemungutan Ulang 4.252.063.000 5,09 Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Pilkada Kabupaten Cilacap dibahas  memakan waktu lebih dari setengah tahun,   dimulai dari awal tahun 2020 sampai dengan Agustus 2020 tepatnya tanggal 18/8.  Kami mengambil moment  18 Agustus dapat terselesaikan karena ditanggal tersebut pada tahun 1945 lalu ada peristiwa penting , dimana UUD 45 ditetapkan sebagai dasar konstitusi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya diserahkan ke Bupati Cilacap Rabu 02/9. Kami bukan tidak mampu membuat RKB dalam waktu singkat, akan tetapi bukan itu yang diharapkan, semua anggaran harus dapat dimengerti oleh seluruh komisioner dan sekretariat serta pihak lain nantinya, hal ini untuk menghindari tumpang tindih anggaran dan kemudahan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana dikemudian hari.  RKB yang diajukan KPU Kabupaten Cilacap sebesar dua kali lipat dari pilkada lalu karena ada beberapa kegiatan yang sifatnya baru. Situasi perolehan hasil pemilu 2019 yang mewarnai parlemen di Kabupaten Cilacap yang memungkinkan calon dari partai politik ada sebanyak 4 (empat) pasang calon dan kemungkinan satu pasang calon perseorangan yang lolos dari pemenuhan verifikasi. Kegiatan lain yang mengalami penyesuaian nilai, karena ada beberapa SSH untuk kegiatan kepemiluan yang tidak ada.  Selanjutnya Asuransi bagi badan adhock yang sebelumnya tidak ada, sekarang menurut ketentuan PKPU harus tersedia.  Dasar penyusunan anggaran telah disesuaikan dengan SK Kemenkeu RI, SSH Kabupaten dan PKPU. Dari total anggaran  Rp. 83.468.694.220 untuk badan adhoc sendiri mencapai 58,29%, kebutuhan barang dan jasa 36,62% serta pemungutan ulang 5,09%.  Anggaran ini sebagai gambaran awal, bisa kurang bisa naik dari total tersebut diatas karena harus melalui mekanisme selanjutnya melalui rasionalisasi anggaran dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. (berita 4B4H WWG 25) 02/09/20  

Cilacap. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2020 KPU Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode bulan Juli. Ini kali kedua pleno pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilakukan secara terbuka dengan mengundang Pimpinan Parpol, Bawas, TNI/POLRI dan dinas instansi terkait. Rapat pleno terbuka dipimpin dan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Handi Tri Ujiono dilanjutkan dengan penjelasan singkat tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan periode bulan Juli ini. Beliau menyampaikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tidak sama dengan pemutakhiran DPT pada Pemilu 2019 maupun pemilihan lainnya karena data yang diperoleh mempunyai keterbatasan terkait dengan elemen-elemen data yang dibutuhkan dalam pemutakhiran DPB.  Namun Beliau mengapresiasi keterlibatan Disdukcapil Kabupaten Cilacap dalam menyediakan data untuk proses pemutakhiran DPB ini. “Terima kasih kepada Disdukcapil Kabupaten Cilacap yang telah memberikan data mutasi kependudukan walaupun hanya memuat elemen data NIK dan nama saja,“ kata Handi Tri Ujiono. Selanjutnya adalah materi rapat pleno terbuka pemutakhiran daftar pemilih yang disampaikan oleh anggota KPU Kabupaten Cilacap Divisi Data dan Informasi,  Ami Purwandari. Pada kesempatan ini Ami mereview data pemutakhiran DPB mulai dari periode Januari-maret, April, Mei sampai dengan bulan Juni lengkap dengan sumber datanya. Pada akhir materinya, Ami menyampaikan harapan kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat memberikan masukan/tanggapan terkait data-data untuk proses pemutakhiran DPB selanjutnya. “ Para peserta  dapat memberikan masukan/tanggapan terkait data-data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan kategori sudah meninggal, ganda, pindah domisili, alih status menjadi TNI/Polri atau sebaliknya, atau perbaikan elemen data dan pemilih yang berpotensi menjadi pemilih baru,” kata Ami Purwandari. “Masukan/tanggapan bisa dikirim melalui whatsapp saya, atau untuk parpol bisa dikirim ke grup whatsapp Info Pemilu Serentak 2019”, lanjut Ami. Selanjutnya acara kembali diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Cilacap yang kemudian membuka sesi saran atau masukan sebelum data DPB periode Juli ditetapkan. Pada kesempatan ini, Bawaslu Kabupaten Cilacap yang di wakili oleh Warsid, S.Pd selaku Divisi Pengawasan menyarankan agar Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pemilu 2019 lalu dimasukkan sebagai DPB. “DPK sebanyak 12.782 yang termuat dalam sertifikat model C Pemilu 2019 agar bisa dimasukkan sebagai DPB pada proses pemutakhiran DPB selanjutnya, “ kata Warsid. Kemudian Beliau juga meminta supaya ditunjukkan byname dari model AB DPB.   Saran dari Bawaslu Kabupten Cilacap tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap dengan mengatakan bahwa sudah dijelaskan dalam review bu Ami tadi, bahwa DPK sudah dimasukkan sebagai DPB pada periode Januari-Maret. Jumlahnya 1.238 pemilih saja yang berelemen data lengkap sedangkan sisanya tidak bisa ditindak lanjuti karena elemen data yang tidak lengkap. “Data DPK ada yang hanya memuat nama saja tanpa disertai KTP el/KK sehingga tidak bisa ditracing karena kami sudah tidak punya badan ad hoc dibawah sehingga sangat terbatas untuk bisa melakukan tracing data tersebut,” jelas Handi. Namun demikian Beliau mengatakan akan berusaha untuk menelusurinya. Rapat Pleno Terbuka selanjutnya menetapkan  data pemilih berkelanjutan sebanyak 1.478.507 dengan perincian 740.836 pemilih laki-laki dan 737.671 pemilih perempuan. Data tersebut dituangkan dalam Berita Acara dengan Nomor : 09/PL.02.1-BA/3301/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020. Seiring ketok palu penetapan daftar pemilih berkelanjutan periode Juli maka rapat pleno terbukapun ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap. Oleh Ami Purwandari (Divisi Data dan Informasi)