Berita Terkini

Cilacap — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah memberikan pembekalan kepada mentor Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 04 Februari 2026, Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan para mentor dalam mendampingi CPNS selama mengikuti Latsar, khususnya dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta penguatan sikap profesional dan integritas. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, MOCH FAIZIN, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa mentor memiliki peran penting dalam membentuk karakter CPNS. Menurutnya, keberhasilan Latsar tidak hanya ditentukan oleh materi pelatihan, tetapi juga oleh pendampingan yang diberikan mentor di instansi masing-masing. “Mentor diharapkan mampu menjadi contoh dan pembimbing bagi CPNS, baik dalam kedisiplinan, etika kerja, maupun kinerja pelayanan publik,” ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cilacap, MOCH FAIZIN, S.Sos., M.M., menyambut baik pelaksanaan pembekalan tersebut. Ia berharap para mentor dapat menerapkan hasil pembekalan secara optimal, sehingga CPNS KPU Cilacap mampu menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Pembekalan mentor Latsar CPNS ini diikuti oleh 4 (empat) peserta yang berasal dari jajaran pegawai KPU Kabupaten Cilacap. Adapun materi yang diberikan meliputi peran dan tugas mentor, kebijakan pengembangan kompetensi ASN, serta teknik pendampingan selama proses Latsar. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap semakin meningkat dan mampu mendukung penyelenggaraan pemilu serta pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas.

Cilacap — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah memberikan pembekalan kepada mentor Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 04 Februari 2026, Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan para mentor dalam mendampingi CPNS selama mengikuti Latsar, khususnya dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta penguatan sikap profesional dan integritas. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, MOCH FAIZIN, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa mentor memiliki peran penting dalam membentuk karakter CPNS. Menurutnya, keberhasilan Latsar tidak hanya ditentukan oleh materi pelatihan, tetapi juga oleh pendampingan yang diberikan mentor di instansi masing-masing. “Mentor diharapkan mampu menjadi contoh dan pembimbing bagi CPNS, baik dalam kedisiplinan, etika kerja, maupun kinerja pelayanan publik,” ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cilacap, MOCH FAIZIN, S.Sos., M.M., menyambut baik pelaksanaan pembekalan tersebut. Ia berharap para mentor dapat menerapkan hasil pembekalan secara optimal, sehingga CPNS KPU Cilacap mampu menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Pembekalan mentor Latsar CPNS ini diikuti oleh 4 (empat) peserta yang berasal dari jajaran pegawai KPU Kabupaten Cilacap. Adapun materi yang diberikan meliputi peran dan tugas mentor, kebijakan pengembangan kompetensi ASN, serta teknik pendampingan selama proses Latsar. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap semakin meningkat dan mampu mendukung penyelenggaraan pemilu serta pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas.

Cilacap, — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, Pada jumat, 30 Januari 2026. Rakor ini merupakan bagian dari upaya KPU dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pengendalian intern, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan berintegritas. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU di berbagai tingkatan serta pihak terkait yang memiliki peran dalam implementasi SPIP terintegrasi. Dalam rakor tersebut, KPU RI memberikan sejumlah masukan dan arahan strategis terkait pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Masukan tersebut mencakup pemahaman atas indikator penilaian, kesesuaian bukti dukung, serta pentingnya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan organisasi. KPU RI juga menekankan bahwa penilaian mandiri bukan semata-mata untuk memenuhi aspek administratif, melainkan sebagai sarana refleksi dan evaluasi internal guna mengidentifikasi area perbaikan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Melalui rakor ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU dapat memiliki pemahaman yang selaras terkait mekanisme penilaian mandiri maturitas SPIP serta mampu menindaklanjuti masukan yang diberikan secara optimal.

Cilacap – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap hari ini melaksanakan kegiatan Pembahasan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap dan diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan serta sekretariat KPU Kabupaten Cilacap serta pengelola PPID.  Pembahasan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menetapkan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik, informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Hal ini merupakan wujud komitmen KPU Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Usai kegiatan pembahasan internal, KPU Kabupaten Cilacap melanjutkan agenda dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama KPU Provinsi yang dilaksanakan secara daring. Rakor tersebut mengangkat tema “Peraturan KPU tentang Keterbukaan Informasi Publik”, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman jajaran KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Jawa Tengah terkait implementasi regulasi keterbukaan informasi. Rakor ini menghadirkan Narasumber dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Migunani dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Sosdiklah Parmas Ibu Akmaliyah.  Dalam Rakor tersebut dibahas berbagai ketentuan teknis dan kebijakan terbaru terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU, termasuk mekanisme pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Cilacap berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang transparan, profesional, dan berintegritas. sdm Parmas cilacap

CILACAP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap hadir dalam kegiatan Kajian Rutin “Kamis Sesuatu” Seri ke XXXVII Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2026 dengan tema Putusan Mahkamah Konstitusi di Pilkada 2024: Antara Teknis, Hukum, Politik dan Masalah-Masalah Lainnya yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah Kamis (29/01/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Cilacap Weweng Maretno Divisi Hukum dan Pengawasan Munjiatun Mukaromah, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Hari Sugiharto  dan Staf Hukum Aini Auliya, Zulfan Hikami dan Haryono. Kegiatan dilaksanakan melalui zoom meeting dan dimulai pada pukul 09.00. WIB. Kegiatan dibuka oleh Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah Basmar Perianto Amron Berikutnya di lanjutkan pengantar disampaikan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha. Selanjutnya kegiatan dipandu oleh staf hokum KPU Provinsi Jawa Tengah dengan 2 (dua) narasumber Hepriyadi, S.H.,M.H dan Yusuf Agung Purnama, S.H.,M.H.,CPLA yang keduanya merupakan advokat yang pernah berperkara pada MK berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan. Perkara yang disengketakan pada MK berkaitan dengan PHPU pada tahun 2025 berjumlah 315 perkara dan terdapat 26 permohonan yang dikabulkan. Putusan tersebut meliputi 2 perintah rekapitulasi ulang hasil perolehan suara dan 24 perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah. Dalam penjelasan narasumber disebutkan  bahwa menurut MK tidak semua kesalahan teknis dapat mengakibatkan PSU kecuali kesalahan teknis yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara seperti seperti kesalahan pengisian Form C Hasil, prosedur KPPS yang tidak tepat, hingga perbedaan data antara TPS dan tingkat rekapitulasi di atasnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi penyelenggaara pemilihan pada pemilihan yang akan datang sehingga diharapkan dapat memitigasi resiko yang ada.

Pacu Semangat Sambut Februari 2026. Cilacap – KPU Kabupaten Cilacap tancap gas! Guna memastikan kelancaran seluruh agenda di bulan Februari 2026, KPU Kabupaten Cilacap menggelar rapat koordinasi perencanaan kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Aula KPU Kabupaten Cilacap. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Bapak Weweng Maretno, S.Sos. Dalam sambutannya yang penuh semangat, Bapak Weweng menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan di bulan Januari yang telah berjalan dengan baik. Beliau juga mengingatkan agar kegiatan yang belum terlaksana segera diselesaikan, demi kelancaran program di bulan berikutnya. "Saya sangat mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran KPU Kabupaten Cilacap atas pelaksanaan kegiatan di bulan Januari. Mari kita tingkatkan kinerja di bulan Februari, dan segera selesaikan kegiatan yang masih tertunda," ujar Bapak Weweng dengan nada optimis. Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap, Reno Tri Jaya, menyampaikan laporan kegiatan kesekretariatan yang telah dilaksanakan selama bulan Januari. Laporan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi, keuangan, hingga logistik. "Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan di bulan Januari, termasuk penataan arsip, pengelolaan keuangan, dan persiapan logistik untuk kegiatan mendatang," jelas Reno Tri Jaya. Kadiv Rendatin, Khamilin, memimpin sesi penyusunan perencanaan kegiatan bulan Februari. Dalam paparannya, Khamilin menjelaskan bahwa selain kegiatan rutin, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus utama di bulan Februari. "Di bulan Februari, selain kegiatan rutin, kita akan fokus pada dua kegiatan prioritas, yaitu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pendidikan Pemilih," ungkap Khamilin. Rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Cilacap, sekretaris KPU, serta perwakilan dari berbagai divisi dan sub bagian. Agenda utama rapat meliputi pembahasan jadwal kegiatan, alokasi anggaran, serta pembentukan tim pelaksana untuk setiap kegiatan di bulan Februari. Dengan semangat membara dan koordinasi yang solid, KPU Kabupaten Cilacap siap menyongsong bulan Februari 2026 dengan segudang kegiatan positif demi suksesnya Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.