Berita Terkini

CILACAP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap sukses menyelenggarakan lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) pada hari Jumat, 20 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor KPU Kabupaten Cilacap ini merupakan bagian dari upaya penghapusan dan optimalisasi aset negara. Proses lelang dipimpin langsung oleh Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, Bapak Bahtiar Hari Murti, dengan didampingi oleh dua orang staf. Kehadiran tim KPKNL Purwokerto memastikan seluruh tahapan lelang berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan transparansi yang berlaku. Bapak Dedy Chryswanto, SE, selaku Pejabat Penjual BMN yang merupakan perwakilan dari pihak KPU Kabupaten Cilacap turut mengawal jalannya acara Lelang, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik di KPU Kabupaten Cilacap. Proses Lelang dilakukan secara transparan melalui portal lelang resmi DJKN, dengan mekanisme penawaran secara terbuka (Open Bidding) di mana para peserta dapat saling melihat nilai penawaran satu sama lain dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan laporan rekapitulasi penawaran untuk kode lot OLAL8M, objek lelang berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) tersebut dinyatakan LAKU. Persaingan berlangsung cukup ketat dengan total 33 penawaran yang masuk dari berbagai peserta. Penawaran sudah mulai masuk sejak tanggal 19 Februari 2026 pukul 12:45 WIB dengan nilai awal Rp 29.437.000,00. Penawaran tertinggi diberikan oleh Bapak Agus Muljono SE sebesar Rp. 61.437.000 pada pukul 10:29 WIB tanggal 20 Februari 2026. Sesuai dengan ketentuan lelang, peserta yang mengajukan nilai penawaran tertinggi dan diterima oleh sistem terlebih dahulu yang dapat disahkan sebagai pemenang. Dalam hal ini, Bapak Agus Muljono SE berhasil memenangkan lelang dengan nilai penawaran tertinggi sebesar Rp. 61.437.000 selisih Rp. 5.000.000 dari penawaran di bawahnya yang ditawarkan oleh Bapak Moh Abd Malik Faruq Amrulloh yaitu sebesar RP. 56.437.000.

Cilacap, 20 Februari 2026 – KPU Kabupaten Cilacap menggelar rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan proyeksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkada Tahun 2029, yang nantinya akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka saving anggaran pilkada 2029. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Cilacap dan diikuti oleh jajaran komisioner, Sekretaris, serta unsur sekretariat. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan KPU Provinsi Jawa Tengah terkait pembentukan dana cadangan Pilkada 2029. Penyusunan proyeksi anggaran dilakukan sebagai langkah awal perencanaan, mengingat pentingnya kesiapan pendanaan sebelum tahapan resmi dimulai. Dalam pembahasan, disepakati sejumlah asumsi dasar, antara lain proyeksi jumlah pemilih sebanyak 1.550.375 pemilih, 3.121 TPS, serta estimasi maksimal 9 pasangan calon. Perhitungan juga mempertimbangkan asumsi inflasi sebesar 5 persen per tahun hingga 2029. Berdasarkan hasil rapat, estimasi anggaran Pilkada 2029 diproyeksikan meningkat sebesar 49 persen dibandingkan anggaran Pilkada 2024 sebesar.  Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan secara bertahap dan hasilnya disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.

Kamis 19 Februari 2026 KPU Kabupaten Cilacap hadir dalam kajian rutin kamis sesuatu edisi 40 yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi jawa Tengah yang ikuti oleh peserta Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Teknis dan Hukum dan Sataf Hukum, Untuk KPU Kabupaten Cilacap sendiri hadir yakni Divisi Hukum dan Pengawasan (Munjiatun Mukaromah) DIvisi Teknis dan Hukum (Sinoto hadi Warno) Kasubag Teknis dan Hukum (Hari Sugiarti) Staf Hukum (Zulfan Hukami, Aini dan Haryono) Melalui Zoom meeting. Kegiatan di mulai pada pukul 09.00 WIB yang di buka   oleh Anggota KPU KPU Provinsi Jawa Tengah (Paulus) Narsumber kali ini dari KPU RI Iffa rosita dan Dari Bawaslu RI Totok Hariyono, kegiatan di awali dengan pengantar oleh Dvisi Hukum dan Pengawasan KPU Prov Jateng Muslim Aisha. Kemudian di lanjut narasumber dari Bawaslu RI di mana dala materinya di sampaikan bahwa penyelenggara pemilu dala hal ini KPU dan Bawaslu harus memepunyai mental yang tegak dan tidak abai dalam setiap pelanggaran dan juga di sampaikan musuh dalam demokrasi ada tiga meliputi: Oligarki, Otoritarian dan Netralitas Aparat. Selanjutnya metari dari KPU RI di sampaikan Bahwa munculnya persoalan itu dari regulasi maka dari itu penting sekali untuk memhami regulasi seutuhnya, pemahaman regulasi juga penting di lakukan dengan Bawaslu sebagai penyelenggara untuk meminimalisir persoalan yang mungkin terjadi. Tujuan dari Kegiatan ini mengkaji secara detail terkait sengketa dan dinamika yang terjadi di KIP Kota Sabang, Persolan yang di hadapi, Persoalan yang di soalkan di MK dan Putusan yang di keluarkan oleh MK dan serta  bagaimana Penyelesainya. Bahwa dari putusan MK yang terjadi di KPU kabupaten lain menjadi media beajar dan rujukan untuk melakukan antisipasi masalah di tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Subbag TPPH

Cilacap – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap Weweng Maretno pada Rabu 18 Februari 2026 menyapa pegawai baru. Adalah Prita Sefiana Dewi, A.Md, NIP 198709272020122009, Pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I/ (II/d). Prita sebelumnya telah mengabdi sebagai tenaga pendukung di KPU Kabupaten Cilacap pada tahun 2013, selanjutnya keberuntungan menjadi pegawai ditempatkan di Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau. Atas permohonan sendiri dan dikabulkan oleh sekjend KPU RI,Terhitung sejak tanggal 29 Januari 2026 dimutasikan/dialihtugaskan pada Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, namun yang bersangkutan mengajukan dispensasi mutasi untuk dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan di Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau. Terhitung mulai tanggal 18 Februari 2026 alhamdulillah dapat bergabung kembali di satker KPU Cilacap. #Abahewenk

Cilacap – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap Weweng Maretno menghadiri undangan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra yang ke-18 di lapangan krida, gumilir, Cilacap utara pada hari Sabtu, 14 Februari 2026. Pada kesempatan ini, Weweng Maretno menyampaikan bahwa hadirnya KPU Cilacap pada perayaan HUT Partai Gerindra yang ke-18 sebagai bentuk komitmen KPU Cilacap dalam memberikan layanan maksimal bagi para peserta pemilu. Acara ini juga turut dihadiri oleh anggota komisioner Bawaslu Cilacap Suyatno. Subbag Parmas&SDM

CILACAP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, khususnya pada bidang kearsipan. Pada Kamis (12/02/2025), seluruh jajaran pegawai secretariat KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan kerja bakti pembenahan arsip keuangan bertempat di gudang dan ruang arsip kantor setempat. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola arsip yang tertib dan representative. Selain itu, menjadi tahap awal dalam mempersiapkan prosedur pemusnahan arsip yang sudah memasuki masa retensi, sesuai dengan regulasi kearsipan yang berlaku. Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap, Reno Tri Jaya, S.E., M.M., memimpin secara langsung jalannya kegiatan, menegaskan bahwa kerapian dokumen adalah cermin profesionalitas lembaga. "Kami ingin memastikan seluruh dokumen keuangan tersusun dengan sistematis. Ini bukan sekadar bersih-bersih, tapi bagian dari mitigasi risiko dan transparansi anggaran," ujar Reno di sela-sela kegiatan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari agenda minggu sebelumnya yang berfokus pada inventarisasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Badan Adhoc. Dokumen yang menjadi sasaran utama adalah arsip laporan keuangan Pemilu dan Pemilihan periode tahun 2004 hingga 2024. Senada dengan hal tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Dedy Chryswanto, S.E., menjelaskan bahwa pemilihan arsip periode 2004-2024 dilakukan untuk memilah mana dokumen yang masih memiliki nilai guna dan mana yang sudah dapat diusulkan untuk dimusnahkan. "Inventarisir ini sangat penting agar ruang penyimpanan arsip kita tidak overload. Kita kelompokkan berdasarkan tahun dan jenis kegiatannya, sehingga nanti pada saat prosedur pemusnahan arsip dilakukan, data kita sudah valid dan siap secara administrasi," jelas Dedy. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan manajemen kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap menjadi lebih modern, memudahkan pencarian data jika sewaktu-waktu dibutuhkan, serta memenuhi standar audit keuangan yang akuntabel.