Berita Terkini

Cilacap, 28 April 2026 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026 yang memperoleh nilai 91,17 dengan predikat “Sangat Baik.” Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap mutu dan kualitas layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Cilacap, khususnya dalam layanan konsultasi/helpdesk serta penyediaan data dan informasi. Dengan capaian ini, KPU Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang semakin berkualitas, mudah diakses, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.

Cilacap – Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan audiensi bersama dengan komisi A DPRD Kabupaten Cilacap pada hari kamis, 23 April 2026 di ruang rapat paripurna 1 kantor DPRD Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan audiensi ini diikuti oleh M.Muhni selaku Kadiv Sosdiklih Parmas & SDM, Sinoto Hadi Warno selaku Kadiv Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, serta Khamilin selaku Kadiv Perencanaan Data dan Informasi. Selain itu turut serta pula Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (TPPH) KPU Cilacap. Kegiatan audiensi dibuka oleh Suheri selaku ketua komisi A DPRD Cilacap dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan terkait penyampaian maksud dan tujuan audiensi oleh KPU Cilacap. Melalui pelaksanaan audiensi ini KPU Cilacap berupaya untuk dapat menjaring aspirasi dari Komisi A DPRD Cilacap berkaitan dengan saran atau masukan terhadap adanya revisi undang-undang pemilu yang saat ini tengah di bahas ditingkat pusat. Melalui forum ini Komisi A DPRD Cilacap menyampaikan harapannya agar ke depan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dapat semakin baik. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian penting guna mendukung terselenggaranya pemilu yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. Harapannya, melalui kegiatan ini dapat tercipta sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan daerah dalam menyikapi dinamika regulasi kepemiluan. Selaku penyelenggara Pemilu pada tingkat kabupaten/kota, KPU Cilacap selalu berupaya untuk dapat menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Subbag Parmas&SDM

KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri pada Kamis, 23 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Rapat membahas berbagai aspek penting, mulai dari dasar hukum, ruang lingkup kerja sama, hingga penyempurnaan substansi draft PKS. Adapun ruang lingkup kerja sama yang direncanakan mencakup kegiatan sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, serta bentuk kolaborasi lain yang relevan di bidang kepemiluan. Dalam forum tersebut, peserta rapat memberikan sejumlah masukan konstruktif terhadap draft PKS, antara lain terkait konsistensi tata naskah dinas, penyesuaian penyebutan jabatan, penguatan klausul kerahasiaan data, serta pengakomodasian kebutuhan spesifik di tingkat daerah. Selain itu, turut dibahas pentingnya koordinasi berjenjang dengan KPU Provinsi serta penyesuaian kegiatan dengan dukungan anggaran yang tersedia. Sebagai tindak lanjut, KPU Kabupaten Cilacap akan segera menyampaikan surat audiensi kepada Kejaksaan Negeri guna membahas lebih lanjut teknis kerja sama, termasuk waktu dan tempat penandatanganan PKS. Tim dari subbagian Rendatin juga akan menindaklanjuti seluruh catatan hasil rapat untuk memastikan draft PKS yang disusun komprehensif dan sesuai ketentuan. Melalui langkah ini, diharapkan terwujud kerja sama yang efektif dan berkelanjutan antara KPU Kabupaten Cilacap dan Kejaksaan Negeri dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat.

Semarang – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPSDMD Jateng). Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 April hingga 15 April 2026, bertempat di Kampus BPSDMD Srondol, Semarang. Pelaksanaan Latsar ini tidak hanya diikuti oleh CPNS dari KPU Kabupaten Cilacap, tetapi juga diikuti oleh CPNS dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah serta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Selain itu, kegiatan ini turut diikuti oleh peserta dari berbagai instansi lain, di antaranya Pemerintah Daerah Rembang serta RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo. Hal ini menciptakan suasana pembelajaran yang kolaboratif serta memperkuat sinergi antarinstansi pemerintahan. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pembelajaran terkait nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), bela negara, kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta materi teknis yang mendukung pelaksanaan tugas di instansi masing-masing. Selain itu, peserta juga dibekali dengan pembentukan karakter, seperti disiplin, integritas, kerja sama tim, serta penguatan mental dan fisik. Keikutsertaan CPNS KPU Kabupaten Cilacap dalam Latsar ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi serta memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai dasar ASN, sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas. Subbag Parmas & SDM

Cilacap, 13/4/26 Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pendidikan Pemilih Pemula, KPU Cilacap melakukan kunjungan dan audiensi dengan salah satu Sekolah ternama di Kota Cilacap yaitu SMK Boedi Utomo.  Audiensi dan koordinasi ini untuk menyampaikan maksud dan tujuan KPU yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih Pemula di sekolah tingkat SMA atau sederjat.  Audiensi dan koordinasi dilakukan oleh M. Muhni, Anggota KPU Cilacap Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan SDM, didampingi oleh Ari Sukendro, S. Kom, Bangun Priyantoso, S. H. dan Rijal Rafli, S. Ak dari bagian Parhumas dan SDM KPU Kabupaten Cilacap. Dalam kegiatan Audiensi ini pihak SMK Boedi Utomo di Terima oleh Plt. Kepala Sekolah, Ibu Indri.  Dalam audiensi ini membahas tentang rencana kegiatan Pendidikan Pemilih Pemula yang akan dilaksanakan pada Sekolah SMK Boedi Utomo, dan rencana ini disambut baik oleh pihak sekolah dengan mendukung dan mengijinkan kegiatan yang direncanakan KPU dengan terlebih dahulu akan membicarakan dengan pihak internal sekolah.  Pihak sekolah berharap kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar. Subbag Parmas & SDM

Cilacap, 13 April - KPPN Cilacap menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day Tahun 2026 pada hari ini. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara KPPN dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perbendaharaan negara. Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk satuan kerja mitra, instansi pemerintah daerah, serta perwakilan lembaga terkait. Dalam forum tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, serta evaluasi terhadap layanan yang telah diberikan oleh KPPN Cilacap. Pada kesempatan yang sama, KPU Kabupaten Cilacap turut menerima penghargaan sebagai peringkat III satuan kerja terbaik kategori penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA Triwulan III Tahun 2025 untuk satuan kerja pagu sedang. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen KPU Kabupaten Cilacap dalam menjaga kualitas serta ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja layanan publik. Melalui Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day 2026 ini, KPPN Cilacap berharap dapat terus menghadirkan pelayanan yang responsif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Subbag Keuangan, Umum, & Logistik