Berita Terkini

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan selalu menjadi salah satu perhatian publik. Hasil dari pelaksanaan Pemilu atau pemilihan tidak pernah lepas dari soal isu tingkat angka pertisipasi masyarakat. Partisipasi yang sering menjadi isu publik dalam perhelatan demokrasi pemilu atau pemilihan sebatas partisipasi kuantitatif, dimana tingkat partisipasi masyarakat yang hanya diukur berdasarkan kehadiran pemilih pada saat pemungutan suara atau pada waktu pencoblosan. Parameter angka partisipasi dalam perspektif ini adalah kehadiran pemilih dilihat berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada. Tingkat partisipasi masyarkat seringkali dihubungkan dengan peranan sosialisasi dan pendidikan politik atau pendidikan pemilih. Karena itu pendidikan politik dipandang strategis dalam rangka mendukung meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Perlu kita pahami bersama, bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan tidak hanya sebatas peran serta dan keterlibatan pada saat hari pemungutan suara, atau pencoblosan saja. Namun, partisipasi masyarakat dalam makna dan bentuk yang luas bisa dalam wujud keterlibatan masyarakat pada tahapan yang lain. Kerja keras KPU dalam menyebarkan sosialisasi informasi dan pendidikan tentang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 kepada masyarakat terus dilakukan dengan memanfaatkan segala jenis media yang ada. Tidak ketinggalan dengan model ngobrol bareng dengan masyarakat melalui ajang Talk Show melalui radio milik pemerintah “Radio Bercahaya 94,3 FM”. Kali ini melalui Divisi Sosialisasi, M. Muhni, S.Pd.I hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ngobrol bareng yang dipandu oleh presenter kondang, bung Faris namanya. Tema yang diusung dalam kesempatan ini “Mengukur kesiapan KPU Cilacap jelang Pemilu dan Pemilihan 2024”. Obrolan santai dengan presenter kondang ini menjadikan suasana menjadi sangat akrab dan hangat. Atensi dari pendengar dalam bentuk pertanyaan juga berdatangan cukup ramai, seperti pak Tohari, ibu Umi, mas Puput, pak Umar dan beberapa pendengar lain yang lupa nama serta alamatnya sehingga tidak bisa disebutkan. Atensi datang dari salah seorang pendengar bernama Tohari, menanyakan bagaimana posisi Bupati Cilacap yang habis masa jabatannya pada tahun 2022, sedangkan pelaksanaan pemilihan pada tahun 2024. Apakah diperpanjang atau bagaimana?? Kata Tohari melalui pesan WhatsApp. KPU Cilacap yang diwakili oleh narasumber dari Divisi Sosialisasi, M. Muhni, S.Pd.I menjawab, “bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya kepala daerah pada tahun 2024”. Jadi masa kekosongan jabatan Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah pada tahun 2024 menjadi wewenang Pemerintah untuk mengangkat para penjabat disetiap daerah dan dalam wewenangnya adalah Presiden serta Menteri Dalam Negeri, lanjut Muhni. Lalu datang pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu untuk memilih 5 (lima) jenis, dengan melihat pengalaman pemilu tahun 2019. Dan berdasarkan informasi dari media berita, banyak terjadi korban petugas di TPS.  Nah bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU untuk mengantisipasi terjadinya “korban” Pemilu ditingkat TPS, seperti kejadian pada pemilu tahun 2019? Dengan adanya pertanyaan ini, KPU menyampaikan salah satu catatan penting dari pelaksanaan Pemilu 2019 adalah adanya petugas TPS yang meninggal dunia karena faktor kelelahan yang disebabkan beban tugas di TPS itu cukup berat khususnya soal data yang dicatat dalam formulir. Sedangkan jumlah formulir ada 5 jenis. Dari 5 jenis formulir model di TPS, kalau dijumlah khususnya jenis untuk Pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus menyediakan salinan untuk tiap saksi dari partai. Yang intinya banyak lembar dokumen yang dinilai memberatkan petugas sampai kelelahan.  Dengan pengalaman itu, rencana penyederhanaan pada Pemilu 2024 sedang dilakukan simulasi oleh KPU RI dan rencana penggunaan teknologi digital untuk menunjang pelaksanaan pemilu 2024. Dengan semakin dekatnya tahun politik pada tahun 2024, KPU Kabupaten Cilacap juga sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menyongsongnya. Diantaranya yang tengah dilakukan adalah kunjungan kepada seluruh partai politik di tingkat Kabupaten dengan tujuan memberikan informasi-informasi terbaru dan gambaran awal tahapan pendaftaran peserta Pemilu tahun 2024 yang berhubungan dengan ketentuan yang masih berlaku. Diharapkan, dengan informasi awal yang disampaikan oleh KPU kepada partai politik, para peserta sudah lebih awal dalam persiapan syarat-syarat dan ketentuan bagi partai politik sebagai peserta Pemilu. (Muh)

Bertempat di Jalan Jl. Perintis Kemerdekaan No.58, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis (23/12), tim dari KPU Kabupaten Ciilacap berkesempatan hadir untuk berikan informasi-informasi terkait persiapan menjadi peserta pemilu 2024. Kami berterima kasih pada tim dari KPU yang berkesempatan hadir di kantor kami, kebetulan hari ini sedang ada kegiatan Latihan Kader Dasar PAN secara daring yang diampu oleh DPP, maka penyambutan kami kurang maksimal, semoga dengan awal membangun komunikasi yang baik akan menghilangkan kekakuan diantara penyelenggara dan peserta.  Kami harap agar KPU tidak hanya sekali ini hadir, kami ingin KPU hadir kembali dimana saat kami mengumpulkan pengurus lainnya, papar Ketua DPD PAN (H.M. Hanafi, S.Sos) disela sambutannya. Hadir pula pada kesempatan baik ini seluruh anggota fraksi dari PAN (Imam Fauzi, S.Pd.I, Rahmat Harsono dan M. Nasori) serta kepengurusan baru wajah lama seperti Hj. Tun Paskorina, SH sebelumnya di Demokrat dan H. Guntur Sucipto eks DPRD fraksi PDI Perjuangan.  Paparan yang disampaikan oleh Weweng Maretno,S.Sos diperhatikan betul oleh jajaran pengurus, mereka ingin agar bila ada informasi terkini untuk segera PAN diberitahu.  KPU berpesan agar PAN meng-update data parpol meliputi; kepengurusan, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor dan keanggotaan parpol walaupun PAN telah lolos Parliamentary Threshold.  Peluang peluang harus dicermati terkait lonjakan jumlah pemilih, kerusakan surat suara yang masih tinggi dan kendala lain termasuk penyediaan sumber daya. Penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting, evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi prioritas KPU untuk mengadakan terobosan-terobosan. Sirekap sebagai contoh untuk mempermudah penghitungan dan rekap yang kesemuanya itu harus didukung oleh sumber daya dan sarana yang memadai. Aplikasi Sirekap dalam bentuk mobil dan web mensyaratkan alat komunikasi yang kompatibel, tentu hubungannya dengan partai adalah penyediaan saksi dan pengubung partai/Liaison Officer (LO).  Desain surat suara akan disederhanakan demikian pula formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk penghitungan dan rekap. KPU RI telah mensimulasikan Surat Suara yang akan dipergunakan 2024 nanti, ini untuk menjawab beberapa permasalahan Pemilu lalu. Weweng Maretno berikan paparan bentuk surat suara dan cara memberikan hak suara dengan model satu surat suara lima jenis pemilu.  Sikap Partai terhadap penataan Dapil, PAN berpendapat agar dapil tetap berkesinambungan. Melihat data penduduk wajib rekam KTP elektronik sampai dengan November 2024 diperkirakan mencapai 1.829.422, memungkinkan alokasi kursi bergeser bila dapilnya tetap. Terkait adanya instruksi dari DPP bahwa dari Januari 2022 sd Juli 2022 harus sudah terpetakan kebutuhan saksi, KPU belum bisa mengatakan jumlah pasti TPS pemilu 2024 nanti tapi bila saja jumlah DPT seperti tersebut diatas tiap TPS 300 pemilih maka prediksi TPS sebanyak 6.908. Sementara pada kunjungan lain pada 22/12/21 KPU Cilacap sambangi kantor partai politik berlambang Ka'bah dibawah komando kepengurusan baru hasil Muscab 2021 (Khoerul Anam). Partai yang baru selesai melaksanakan penyegaran Pengurus tingkat Kabupaten (Muscab) di bulan November 2021 ini merespons hangat dalam forum diskusi santai bersama Komisioner KPU.  Partai yang memiliki 4 Kursi di DPRD Cilacap ini mengaku siap untuk ikut kompetisi pada pemilu tahun 2024. Kata Anam disela obrolan santai bareng. (news 4B4H WWG 43) 23/12/2021  

Serba putih dan interior dominan oranye adalah ciri khas Partai Keadilan Sejahtera. Logo bentuk bundar warna oranye dengan simbol gambar warna putih rupanya logo yang telah dipatenkan. Tampak rapih dan bersih serta setting tempat duduk mencirikan bahwa partai ini ingin membangun komunikasi dua arah dengan suasana humanis saat tim KPU Weweng Maretno,S.Sos (Divisi Teknis Penyelenggaraan) dan Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I (Divisi Hukum dan pengawasan) melakukan visitasi ke Partai Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPD PKS Kab. Cilacap Jl. Dr. Cipto Kebonmanis, Cilacap Utara pada Kamis (16/12).  "Kami berterima kasih pada tim dari KPU yang berkesempatan hadir di kantor kami, semoga dengan awal membangun komunikasi yang baik serta memudahkan semua pihak. Insya Allah KPU sebagai penyelenggara juga akan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya." Demikian cuplikan kata sambut yang disampaikan jajaran pengurus DPD PKS yang diwakili Ustadz Fadil didampingi Sikin serta pengurus lainya.  Sementara ketua Prayitno, S. Kep. Ns ijin karena ada kepentingan lain.  Hadir pula pada kesempatan baik ini pengurus bidang perempuan dan ketahanan keluarga serta perwakilan Dapil.  Paparan yang disampaikan oleh Weweng Maretno,S.Sos diperhatikan betul oleh jajaran pengurus, mereka menganggap bahwa sesuatu yang dijalankan dan diucapkan oleh ahlinya adalah sesuatu yang tepat.  PKS taat dan patuh terhadap apa yang telah digariskan oleh aturan terkait bagaimana PKS untuk menjadi peserta pemilu 2024 nanti. KPU berpesan agar PKS meng-update data parpol yang meliputi; kepengurusan, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor dan keanggotaan parpol walaupun PKS telah lolos Parliamentary Threshold.  Peluang-peluang harus dicermati terkait lonjakan jumlah pemilih, kerusakan surat suara yang masih tinggi dan kendala lain termasuk penyediaan sumber daya. Penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting, evaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya menjadi prioritas KPU untuk mengadakan terobosan-terobosan seperti halnya; Sipol untuk pendaftaran Parpol ke KPU, Silon, Sidakam, Sidapil. Sirekap untuk mempermudah penghitungan dan rekap yang kesemuanya itu harus didukung oleh sumber daya dan sarana yang memadai. Aplikasi Sirekap dalam bentuk mobile dan web mensyaratkan alat komunikasi yang kompatibel, tentu hubungannya dengan partai adalah penyediaan saksi dan pengubung partai/Liaison Officer (LO). Loyalis terhadap figur pelaku politik pasti selalu ada, tapi ketika loyalis yang bersangkutan sudah tidak dapat menyesuaikan teknologi informasi, saya pikir itu harus ditata ulang agar semua pihak tidak mengalami kesulitan.  Desain surat suara akan disederhanakan demikian pula formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk penghitungan dan rekap. KPU RI telah mensimulasikan Surat Suara yang akan dipergunakan 2024 nanti, ini untuk menjawab beberapa permasalahan Pemilu lalu. Weweng Maretno berikan paparan bentuk Surat Suara dan cara memberikan hak suara dengan model satu Surat Suara lima jenis pemilu.  Sikap Partai terhadap penataan Dapil, lewat Sutrisno sekretaris DPD balik bertanya, apakah parpol lain menghendaki perubahan Dapil, bahwa kecenderungan Dapil dari beberapa partai yang dikunjungi KPU cenderung tetap. Melihat data penduduk wajib rekam KTP elektronik sampai dengan November 2024 diperkirakan mencapai 1.829.422, memungkinkan alokasi kursi bergeser bila dapilnya tetap.  Jajaran pengurus DPD PKS sangat berterima kasih atas visiting KPU, karena KPU telah berikan wawasan informasi dan berikan motivasi ke Partai sehingga ke depan akan lebih siap tandasnya.  Bentuk penghargaan PKS tidak sekedar kata-kata tapi sempat berikan cendera mata berupa plakat dengan pesan agar antara penyelenggara dan peserta dapat saling mengenal. (news 4B4H WWG 42) 16/12/2021

Ora NasDem ora Marem (tidak NasDem tidak Puas) demikian slogan Partai NasDem yang terpampang pada Baliho seukuran 3x4 meter di beberapa sudut wilayah di Kabupaten Cilacap. Partai NasDem telah siap untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Syarat ketentuan sebagaimana PKPU 6 tahun 2018 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik perserta pemilu yang menyangkut kepengurusan, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor dan Keanggotaan Partai Politik, telah disiapkan sebagaimana dijelaskan oleh Minto, SH (Bendahara DPD Partai NasDem) Kabupaten Cilacap di hadapan komisioner KPU saat visitasi KPU ke Partai NasDem pada Selasa (14/12) di kantor DPD Partai NasDem Jl. Pemintalan kel No.55 A, RT.08/RW.06. Visiting diterima Bendahara DPD Partai NasDem (Minto, SH) dan jajaran pengurus lainnya, sementara Ketua DPD (Ammy Amalia Fatma Surya, SH., M.Kn) Ijin tidak bisa menyambut tim dari KPU Kabupaten Cilacap. Weweng Maretno,S.Sos (Divisi Teknis Penyelenggaraan), Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I (Divisi Hukum), M Muhni, S.Pd.I (Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM ) serta Ami Purwandari, SE (Divisi Program dan Data) berkunjung untuk berkoordinasi dengan partai politik tingkat kabupaten dalam rangka persiapan partai menuju peserta pemilu 2024. Desain Surat Suara akan disederhanakan demikian pula formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk penghitungan dan rekap. KPU RI telah mensimulasikan Surat Suara yang akan dipergunakan 2024 nanti, ini untuk menjawab beberapa permasalahan pemilu 2024. Weweng Maretno memberikan paparan bentuk Surat Suara dan cara memberikan hak suara dengan model satu Surat Suara untuk lima jenis pemilu. Kita tunggu lebih lanjut keputusannya. Weweng Maretno kembali menyarankan agar sedapat mungkin parpol meng-update informasi. NasDem melalui balitbangnya untuk mencermati dan menganalisis kenapa Surat Suara tidak sah masih tinggi pada Pemilu 2019.  Sedangkan informasi tentang pemilihan KPU Kabupaten Cilacap sedang merancang kebutuhannya diperkirakan dibutuhkan biaya lebih dari 87 Milyar, tapi karena berbarengan dengan Pemilihan Gubernur diharapkan ada sharing pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten. Sikap Partai tentang penataan Dapil, Minto balik bertanya, apakah ada parpol yang ingin dapilnya berubah dari pemilu 2019.  Melihat data penduduk wajib rekam KTP elektronik sampai dengan November 2024 diperkirakan mencapai 1.829.422, jumlah pemilih baru merupakan segmen yang harus difokuskan. Bendahara DPD sangat berterima kasih atas visiting KPU, karena KPU telah memberikan wawasan informasi dan motivasi ke Partai sehingga kedepan akan lebih siap, tandasnya. (news 4B4H WWG 41) 14/12/2021  

Seperti halnya partai Gerindra, Partai Golkar juga mengalami penurunan Prosentase perolehan suara calon DPRD nya tapi perolehan suara sah bertambah 1.590 suara dari semula 169.322 suara setara (18,26%) pada pemilu 2014 menjadi 170.912 (16,83%) suara pada pemilu 2019 lalu.  Pemilu tahun 2014 diikuti 12 partai politik nasional dengan total suara sah dari seluruh partai 927.237 dan pemilu tahun 2019 diikuti 16 partai politik dengan total suara sah secara keseluruhan 1.015.341 suara.  Dua dari anggota fraksi Golkar, peraih suara tertinggi byname dari lima anggota DPRD dikabupaten Cilacap, hanya Sindy Syakir, S.IP, M.Si yang meraih suara byname lebih besar dari suara tidak sah pada pemilu 2019 lalu yang mencapai  10.270 di dapil 6 (enam). Untuk itu pesan kami agar partai dapat mencermati hal ini kenapa bisa tejadi demikian, ditegaskan kembali oleh Weweng Maretno, S.Sos (Divisi Teknis Penyelenggaraan) kepada teman teman partai saat berikan paparan pada kegiatan visitasi KPU ke Partai Golkar pada Jum’at (10/12). Visiting diterima Sekertaris DPD Partai Golkar (Mitra Patriasmoro, S.E) dan Bendahara yang akrab dipanggil mas Koko di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang beralamat di Jalan Perwira Cilacap, sementara Ketua DPD Partai Gokar (Sindy Syakir, S.IP, M.Si) sedang Dinas Luar.  Hadir pula Sidi Mawardi, SS, M.Si dari DPRD Provinsi dan Ketua Badan saksi Nasional serta  seluruh ketua Pengurus Kecamatan Golkar. Weweng Maretno,S.Sos (Divisi Teknis Penyelenggaraan), Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I (Divisi Hukum), M Muhni, S.Pd.I (divisi Sosialisasi Parmas dan SDM ) serta Ami Purwandari, SE (Divisi Program dan Data) berkunjung untuk berkoordinasi dengan partai politik tingkat kabupaten dalam rangka persiapan partai menuju peserta pemilu 2024.  Sedangkan Ketua KPU sendiri tidak bisa hadir karena sedang membahas RKB Pemilihan 2024 secara internal dengan sekretariat KPU. Partai Golkar di Kabupaten Cilacap peraih suara kedua setelah PDI Perjuangan. Untuk menjadi peserta pemilu 2024 harus melakukan pendaftaran ke KPU dan melewati verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual karena termasuk sembilan partai nasional yang lolos Parliamentary Threshold.  Sambil menunggu PKPU tahapan dan PKPU tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol, Golkar harus berbenah diri, mengupdate data parpol agar pada saat pendaftaran dapat berjalan dengan lancar. Desain surat suara akan disederhanakan demikian pula formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk penghitungan dan rekap. Model surat suara (SS) yang disimulasikan; satu surat suara untuk lima jenis pemilihan, tiga surat suara (SS Presiden digabung dengan DPR RI, SS DPD dan SS DPRD Provinsi dalam satu lembar SS dengan DPRD Kabupaten).  Kita tunggu lebih lanjut keputusannya akan seperti apa. Saat mensimulasikan pemberian suara pada Surat Suara, Satu surat suara untuk lima jenis pemilihan, hampir seluruh yang hadir tertegun dan membayangkan betapa sulitnya,  dengan demikian Weweng Maretno kembali menyarankan agar sedapat mungkin Partai Golkar meng update informasi. Partai Golkar jangan merasa bangga dulu bahwa partainya dapat mencalonkan Bupati 2024 dengan modal punya 8 kursi di DPRD Kabupaten, sehingga koaliasi dengan siapapun sudah memenuhi syarat pencalonan itu jika yang dipergunakan adalah hasil pemilu 2019, yang akan datang pemilu legislatif 2024 lah yang menentukan, maka pada pemilu ini merupakan titik picu  dimulainya kontestasi untuk meraih suara agar syarat pencalonan Bupati Cilacap dapat diraih dengan mudah. Sikap Partai tentang penataan Dapil cenderung menghendaki dapil yang sama dengan pemilu 2019.  Melihat data penduduk wajib rekam KTP elektronik sampai dengan November 2024 diperkirakan mencapai 1.829.422, untuk itu ada kenaikan sekitar 400-an ribu jumlah pemilih baru. (news 4B4H WWG 40) 10/12/2021  

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menjadi sasaran KPU untuk urutan yang ke-9 dalam agenda Visiting yang diinisiasi oleh KPU Kabupaten Cilacap. Visiting KPU sebelumnya telah dilaksanakan di Kantor Partai Gerindra pada minggu sebelumnya tepatnya 2/12/2021. Kantor PDI Perjuangan yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No 1A, Sidakaya Dua Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, menjadi tempat acara yang dijadwalkan KPU tanggal 7/12/21 namun karena ada agenda Ketua DPC yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga jadwal digeser menjadi 8/12/21. Jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan hadir secara lengkap. Taufik Nurhidayat selaku Ketua DPC, Sekretaris DPC Sutarman dan para anggota fraksi yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten juga ikut hadir dalam forum ini. Komisioner KPU, M. Muhni anggota KPU Divisi Sosialisasi hadir dalam kesempatan ini bersama Sarippudin Riyanto yang menjabat Kasubbag Teknis dan Hupmas serta dari unsur Staff, Suprapto. Ketua KPU Handi Tri Ujiono dan Weweng Maretno yang mengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan sedang tugas diluar kota, sedangkan dua Anggota KPU yang lain, Munjiatun Mukaromah dan Amy Purwandari mendampingi acara kunjungan dan monitoring KPU Provinsi Jawa Tengah di Kantor KPU Cilacap. Kunjungan KPU bertujuan untuk menjalin komunikasi dan konsolidasi antar lembaga dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Selain konsolidasi lembaga, forum ini juga diisi dengan penyampaian informasi-informasi terbaru seputar rancangan rencana tahapan pemilu tahun 2024, khususnya rancangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. KPU mendorong partai dalam persiapan pendaftaran peserta pemilu tahun 2024 untuk mempersiapan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang IT, administrasi dan memiliki kecakapan komunikasi. Dalam pengantar forum ini, Taufik Nurhidayat menyampaikan, “kegiatan semacam ini sangat penting sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPU dalam melayani peserta pemilu dan memberikan edukasi kepada partai politik tentang hal-hal baru yang perlu diketahui oleh partai politik”. Selain bentuk pelayanan dan edukasi, kegiatan kunjungan semacam ini juga menjadi sarana komunikasi yang sangat bagus antara penyelanggara pemilu dengan peserta pemilu. masih lanjut ketua DPC PDI Perjuangan. Selesai penyampaian pengantar acara oleh ketua DPC PDI Perjuangan, forum dilanjutkan dengan penyampaian oleh Komisioner KPU Kabupaten Cilacap. M. Muhni dalam materinya menyampaikan seputar rencana waktu pelaksanaan pemilu 2024 yang sedang diusulkan KPU, landasan pelaksanaan pemilu tahun 2024, dan persiapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Tantangan PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 Selanjutnya, sesi tanya jawab dan siskusi pun dibuka. Banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, menunjukkan respons atas penyampaian oleh KPU menjadi sesuatu yang perlu digali oleh PDI Perjuangan. Dalam kesempatan tanya jawab dan dsikusi yang hangat dalam suasana akrab KPU Cilacap, menyuguhkan atas peroleh suara partai berlambang kepala banteng ini pada pemu tahun 2014 dan tahun 2019. Selain soal hasil peroleh suara partai, KPU juga menyodorkan data perolehan suara caleg terbanyak pada pemilu tahun 2019. Dari urutan 5 (lima) besar tertinggi perolehan suara caleg pada pemilu tahun 2019, salah satunya adalah caleg dari partai PDI Perjuangan Taufik Nurhidayat dengan perolehan suara 10.764 suara dari DAPIL 1 Cilacap. Namun perolehan suara terbanyak ini belum bisa mengungguli suara tidak sah yang berjumlah 11.506 suara. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi partai yang dinahkodai oleh Taufik Nurhidayat pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Cilacap. Oleh: M. Muhni (Komisioner KPU Cilacap)