Berita Terkini

Oleh Ami Purwandari (Divisi Perencanaan Data dan Informasi) Media Sosial merupakan suatu hal yang sangat diperlukan diera sekarang ini. Tidak ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun instansi atau lembaga tanpa menyertakan media sosial atau  yang biasa disingkat medsos. Bahkan medsos dapat dikatakan sebagai alat komunikasi yang sangat memudahkan dan mempercepat proses distribusi informasi bagi para penggunanya. Tak ketinggalan pula lembaga KPU beserta seluruh jajarannya, telah mengunakan medsos sebagai sarana untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan terutama dalam masa pandemi covid 19 saat ini. Seluruh kegiatan KPU ditingkat pusat maupun tingkat di bawahnya menggunakan medsos baik itu Instagram, Whatsapp, Facebook maupun aplikasi lainnya seperti zoom dan google meet untuk kegiatan sosialisasi maupun rapat-rapat secara daring. Tak terkecuali KPU Kabupaten Pekalongan, pada hari ini Selasa 24 Agustus 2021 mengadakan webinar dengan judul Peran Medsos dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu dan Pemilihan. Webinar menghadirkan Abi rizal (Ketua KPU Kabupaten Pekalongan), Dr. (Cand) Bono Setyo, M.Si (Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) selaku Narasumber, dan Achyar Budi Pranoto (Anggota KPU Kabupaten Pekalongan) selaku Moderator. Webinar dilakukan secara daring dengan menggunakan zoom meeting dan live streaming youtube, dimulai sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Hadir dalam acara ini KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dan beberapa Kabupaten/Kota dari Provinsi di Luar Jawa. KPU Kabupaten Cilacap pun hadir yang diwakili oleh Ami Purwandari (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) dan Suprapto (Staff Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas). Dalam webinar ini Abi Rizal selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan materi tentang Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Menurutnya bahwa medsos  itu penting dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan. Salah satu tujuan dari sosialisasi di medsos menurutnya adalah menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu/Pemilihan. Sementara Bono Setyo lebih menyoroti tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. Bono menyampaikan bahwa pemanfaatan media sosial dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi postif menurutnya medsos itu dapat digunakan sebagai  sarana untuk berkomunikasi atau bersosialisasi, promosi, pendidikan, kesehatan, bisnis, dll. Termasuk pemanfaatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Sedangkan dari sisi negatif medsos seringkali dimanfaatkan untuk kriminal, pornografi, perjudian, kekerasan, radikalisasi maupun tindakan kriminal lainnya. Penyalahgunaan yang paling sering dilakukan saat ini adalah untuk penyampaian berita atau informasi bohong (HOAX) dan ujaran kebencian (Hate Speech). Dalam kaitannya dengan Pemilu, Bono Setyo mengemukakan bahwa media sosial  saat ini diyakini menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu & Pemilihan namun disisi lain media sosial juga saat ini diyakini menjadi salah satu faktor utama dalam penyebaran Hoax dan Hate Speech. Webinar berlangsung selama kurang lebih 3 jam dengan peserta yang antusias dan aktif menyimak setiap materi yang disampaikan para narasumber.  

Pelayanan informasi publik yang semakin cepat menjadi cita-cita KPU yang terus diupayakan dengan berbagai langkah strategis. Salah satu usaha dalam mewujudkan impian ini KPU menyelenggarakan sosialisasi penataan dan migrasi web template KPU. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan media sebagai sumber utama penyediaan informasi publik yang terkait dengan pemilu dan pemilihan dari berbagai daerah. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran KPU RI, yakni Ketua KPU RI Ilham Saputra, S.IP, Anggota KPU RI, Viryan, S.E., M.M., I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST, SH, M.Si., dan Arief Budiman, S.S., S.IP, M.BA. Forum ini diikuti oleh seluruh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Seluruh Komisioner KPU Kabupaten Cilacap hadir dalam kegiatan forum sosialisasi ini. Handi Tri Ujiono, S. Sos. Ketua, dan Anggota, Ami Purwandari,S.E., M. Muhni, S.Pd.I., Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I dan Weweng Maretno, S.Sos. Selain komisioner, jajaran Sekretariat yang membidangi layanan informasi dan pengelolaan website juga hadir. Sarippudin Riyanto, S.E., Dedy Chryswanto, S.E., selaku Kasubbag dan tidak ketinggalan Ari Sukendro, S.Kom selaku Admin website. Dalam sesi diskusi, banyak respons dari peserta yang berasal dari daerah memberikan masukan, saran dan usulan dalam proses pengelolaan template dan migrasi data website. Dari banyaknya respons peserta ini menunjukkan bahwa penataan website untuk menjadi kantor digital KPU disambut sangat baik oleh seluruh jajaran KPU Daerah. Seluruh masukan dan saran serta usulan yang disampaikan peserta ditampung dan diakomodir oleh KPU RI sebagai pertimbangan yang menunjang peningkatan. Dengan tersedianya website KPU yang terintegrasi dengan seluruh website KPU Daerah sebagai Kantor Digital KPU, diharapkan layanan informasi publik akan semakin cepat diperoleh oleh masyarakat tanpa mengalami kendala waktu dan kondisi yang ada.   Berita KPU Cilacap

Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh KPU dalam rangka menyongsong gelar Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Hari ini, melalui media daring, KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan penguatan tentang penggunaan Sidalih melalui program Rabu Ingin Tahu. Narasumber yang dihadirkan dalam kesempatan ini ada Paulus Widiyantoro, SE. MM, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Bambang Setiono, Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dan Mungki Maharani, dari Operator Sidalih KPU Kabupaten Grobogan. Acara ini dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat. Rabu Ingin Tahu eposode ini mengundang seluruh Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang membidangi Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih seriap KPU Kabupaten/Kota. Hadir dalam forum ini dari KPU Kabupaten Cilacap, Ami Purwandari, SE. selaku anggota yang membidangi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Cilacap, Laila Isnaini, S.Sos., Kasubbag Program dan Data serta M. Khasan Zubaeri selaku Operator Sidalih. Diskusi, pertanyaan dan sharing pengalaman menjadi dinamika yang sangat menarik sekaligus memberikan pencerahan dan ilmu baru dalam strategi pengelolaan kerja Sidalih bagi tiap-tiap KPU Kabupaten/Kota.   Berita KPU Cilacap

Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia. Berbagai kegiatan dalam rangka menyongsong dan memeriahkan HUT RI KE-76 banyak dilakukan oleh seluruh warga Indonesia. Dari pemasangan Bendera Merah Putih dan atribut nuansa merah putih sejak tanggal 1 Agustus, lampu-lampu hias dan bentuk yang lain dalam rangka kemeriahan Ulang Tahun Kemerdekaan. Sebagai rangkaian puncak acara adalah Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan. Dalam situasi masih dalam pandemi covid-19, pelaksanaan upacara dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan dengan ketat dan pembatasan jumlah peserta yang ikut dalam upacara. Bagi warga negara yang tidak bisa ikut hadir secara langsung dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan, dianjurkan tetap mengikuti upacara melalui media virtual/daring. KPU dalam kesempatan momentum puncak peringatan HUT RI KE-76 tahun 2021, mengikuti upacara melalui media virtual dari Kantor KPU Kabupaten Cilacap Jl. MT. Haryono No 75 Cilacap. Hadir para Komisioner dan Sekretariat dalam upacara detik-detik proklamasi dan mengikuti dengan khidmat.   Berita KPU Cilacap

Dalam rangka mempersiapkan layanan informasi publik tentang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU RI menyelenggarakan Webinar Nasional, dengan mengangkat tema "Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mengacu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019". Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan mengundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia dan seluruh PPID selaku pengelola informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain menghadirkan peserta dari KPU, juga peserta dari DKPP, KI, KIPP, dan unsur-unsur lain untuk memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan PPID KPU yang lebih baik. Webinar kali ini menghadirkan Narasumber dari Anggota KPU RI yang membidangi Sosialisasi dan Parmas, I Dewa Kade Wiarsa Rakasandi dan Ketua Komisi Informasi Gede Narayana. Dari paparan yang disampaikan oleh para narasumber, respons peserta diberikan melalui sesi tanya jawab. Dari sejumlah pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh peserta, narasumber kemudian menjawab dan memberikan tanggapan secara baik dan profesional. Dari hasil diskusi yang terjadi selama forum dilaksanakan, dapat diperoleh beberapa hasil yang menjadi kesepakatan dan peningkatan pemahaman serta peningkatan pelayanan informasi publik diwaktu yang akan datang. Beberapa hasil webinar: Standar Informasi publik yang baik adalah Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Informasi Publik harus Akurat, Benar dan tidak menyesatkan. Keterbukaan Informasi Publik adalah tanggung jawab Kolektif bagi lembaga publik yang dikelola oleh PPID.   Berita KPU

Pelaksanaan pemilihan tahun 2024 semakin mendekat. Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Salah satu proses persiapan yang dilakukan, hari ini KPU Provinsi Jawa Tengah mengundang seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam forum Rapat Koordinasi penyusunan RAB Honorarium badan adhoc. Melalui surat bernomor: 409/PL.01-Und/33/Prov/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, KPU Provinsi melaksanakan rapat bersama dengan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari, Ketua, Anggota KPU Divisi SDM, Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Sekretaris. Hadir dalam undangan ini, Ketua KPU Cilacap Handi Tri Ujiono, S. Sos, Divisi SDM M. Muhni, Divisi Perencanaan Ami Purwandari dan Sekretaris KPU Karsito, S. Sos. Forum ini membahas tentang Rencana Anggaran Biaya badan adhoc yang meliputi PPK, PPS, Sekretariat, KPPS, Petugas ketertiban TPS dan PPDP dalam Pemilihan 2024. Forum ini bertujuan untuk menyatukan landasan hukum tentang badan adhoc dan ketentuan yang mengatur besaran honornya. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk menyamakan besaran honor bagi badan adhoc untuk memberikan suasana kesetaraan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, khususnya daerah yang saling berbatasan. Dengan hasil diskusi yang terjadi dalam forum ini, ada baberapa masukan yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan bagi KPU Provinsi dalam penyusunan Anggaran Biaya yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan terjadinya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Wali Kota tahun 2024, diharapkan akan bisa terjadi sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota yang proporsional dalam mendukung kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan Pemilihan 2024.   Berita KPU