Berita Terkini

Kamis, 7 Januari 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap beraudiensi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, tim dari KPU Weweng Maretno (Divisi Teknis), Ami Purwandari, dan Munjiatun M.  Kehadiran Komisioner KPU disambut langsung oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Bapak Supriyanto diampingi kabid kearsipan Sugeng. Keterlibatan Dinas Arsip dalam tahapan pemilu secara langsung memang tidak termasuk didalamnya, namun demikian KPU Kabupaten Cilacap telah membukukan produk hasil Pemilu.  Untuk itu agar produk hasil Pemilu tidak tercecer, maka kami serahkan ke dinas Arsip dan Perpustakaan. Dalam buku yang kami serahkan isinya menceritakan ikhtisar data dan infografis Pemilu dari tahun 1955 sd 2019. Kami sering ke KPU dan baru kali ini kantor kami disambangi dari KPU untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para komisioner ujar kabid kearsipan (Sugeng). Dinas kami menyarankan agar KPU setidaknya memiliki ASN yang ahli dalam arsip, maka harus ada seorang arsiparis.  KPU itu lembaga Negara yang vertical, sedangkan kami dibawah Pemerintah Daerah, bilamana KPU berkeinginan untuk menyimpan arsip yang mempunyai nilai sejarah dan hak penyimpanan ada di arsip Kabupaten, mak dipersilahkan dulu KPU melakukan MOU dengan Bupati.  Misal hasil Pilkada Bupati, hasil DPRD Kabupaten atau barang lain sesuai kewenangan kami untuk dapat menyimpannya. Penyelenggaraan kearsipan sebagamana UU 43 tahun 2009 bertujuan untuk : menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan yang meliputi peran serta perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kearsipan. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip Negara yang terjaga untuk kepentingan negara  dapat dipidana kata kabid kerasipan. 4B4H WWG 8) 07/01/2020

  Selasa, 7 Januari 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap beraudiensi dengan tiga institusi dilingkungan Kabupaten Cilacap, tim KPU dipimpin  Weweng Maretno (Divisi Teknis), Ami Purwandari, menyusul ditengah berlangsungnya acara Munjiatun M dan M Muhni. Awal kunjungannya Komsioner beraudien dengan Politeknik Negeri Cilacap, tim diterima oleh Wakil Direktur 1, Wadir 2 dan 3 serta beberapa staff PNC. Paparan wadir 1 (Agus Santoso) diusianya yang ke 11 PNC telah memiliki 7 Program Study (Teknik Infromatika, elektronika, teknologi rekayasa pencegahan pencemaran Lingkungan, teknik mesin pertanian, perikanan dan terbaru teknik listrik).  Jumlah total dosen dan karyawan 154 orang  74 diantaranya dosen. PNC telah bekerjasama dengan KPU dalam penyedian SDM saat pemilu 2019, sejumlah 25 alumni kami kirim ke KPU Kabupaten sebagai tenaga teknis untuk pelaksanaan rekap kabupaten dan sistim perhitungan (Situng) KPU RI. KPU Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih ke PNC dan KPU Cilacap juga memberikan kritik bahwa dari 25 alumni yang dikerjasamakan tidak semuanya professional, ada yang kurang bertanggungjawab untuk itu kedepan bilamana dimungkinkan masih berkerjasama agar lebih meningkatkan profesionalitasnya. Lanjut pada kunjungan berikut komisoner hadir di Akbid Graha Mandiri Kabupaten Cilacap.  Bentuk Partisipasi dalam pemilu 2019 karena di gedung akbid inilah logistic vital pemilu 2019 tersimpan hampir 2 bulan lebih dan kami merasa aman karena memang ruang gedung yang kami pakai sangat baik dan safe untuk penyimpanan. Saat audiensi bukan saja diterima oleh direktur Akbid namun kami ditunggu oleh para mahasiswi akbid.  Pertanyaan menarik dari salah satu dosen, bahwa ia mengira KPU itu ada hanya kalau ada pemilu saja dan kami juga kurang tahu dimana kantor KPU Kabupaten Cilacap serta kegiatan sellanjutnya paska pemilu.  Setelah dikenalkan kelembagaan KPU serta tugas pokok dan fungsinya oleh M Muhni (divsosdiklih) baru ia memahami dan bahkan welcome kami siap bekerjasama, nanti kalau tahun ajaran baru kami akan undang KPU sebagai narasumber untuk mengisi kuliah terbuka.  Wanda salah satu mahasiswi bertanya tentang bagaimana untuk menjadi penyelenggara, sebab sepertinya kok kemarin saat pemilu 2019 banyak TPS pada kewalahan dalam urusan perhitungan untuk itu saya siap sebagai penyelenggara, dan sentilan terakhir lalu bagaimana kalau untuk menjadi Komisioner?... dan ini langsung ditanggapi oleh divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cilacap. Pada kunjungan ketiga kami menuju Kantor BNN Kabupaten Cilacap, kami diterima langsung oleh Kepala BNN Kab Cilacap AKBP Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si didampingi Kasi Rehabilitasi, Kasi Pemberantasan dan Kasi Pencegahan Dayamas. KPU mengapresiasi kerjasama yang baik dengan semua pihak termasuk jajaran BNN diwilayah Kabupaten Cilacap. Produk hasil Pemilu 2019 menunjukan hasil yang memuaskan dari sosok legislative yang terpilih.  Kami ucapkan terima kasih karena BNN dalam regulasi pemilu ditunjuk sebagai institusi yang mengeluarkan rekomendasi persyaratan para caleg terbebas dari Narkoba atau tidak. Kepala BNN Kab Cilacap dalam obrolan ringan dengan kami memaparkan bahwa, sebagai lembaga Negara BNN berkomitmen dalam menciptakan penyelenggara Negara yang bebas Narkoba.   Pada Pemilu 2019 lalu kami merekomendasi seluruh persyaratan Caleg yang berkompetisi . Kami berikan rekomendasi setelah sebelumnya mereka lakukan pemeriksaan di RSU dan bagi yang langsung kesini silahkan beli tes pack ke Apotik biar dokter kami yang lakukan uji tes medik.  Kami layani gratis karena tidak sebagai pemegang SHKBN, jadi tidak diperkenankan menerima pendapatan Negara bukan pajak.   Upaya pencegahan dengan BNN goes to shool dilakukan dengan beberapa sekolah tingkat SLTA, rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk juga dengan KPU kami siap bekerjasama.  BNN telah bekerjasama dengan Kemendagri dalam sosialisasi P4GN, bahkan telah melauncing Desa Bersinar Terang (Bersih Narkoba, Terorisme, Radikalisme dan Organisasi terlarang) akan tetapai kami didesa selalu ditanya payung Hukum, untuk itu kami ingin agar Pemerintah Kabupaten Cilacap segera menertbitkan Perda tentang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) beberapa Caleg yang berpengaruh telah hadir kesini saat tes medic dan saat ini menjabat DPRD Kabupaten mendukung adanya keinginan kami, tapi sampai saat ini belum menampakan dukungannya kembali ke kami ujar ketua BNN. Satu hal yang menarik, bahwa salah satu kasi di BNN ternyata pada pemilu lalu terlibat langsung sebagai penyelenggara pemilu. Beliau ungkapkan langsung ke komisioner KPU, “di TPS kami rekap termasuk lancar, karena sampai jam 10 malam sudah selesai, tapi memang secara administrative beberapa teman mengalami kesulitan dan ini rumit karena terlalu banyak jenis pemilu sehingga menyita waktu. Dalam satu jenis pemilu kami harus menggandakan sekian eksemplar dan itu per lembar harus ditandatangani oleh seluruh KPPS dan Saksi maka disinilah menyita waktu.  Ditanya soal saran ke KPU harus bagaimana, beliau menjawab Pemilu jangan diserentakan seperti kemarin, dan format harus disederhanakan, system proporsional tertutup sepertinya mempercepat peyelenggara dalam merekap hasil Pemilu.  Pandangan ketua BNN mengiyakan serta berharap agar fungsi recruitment di setiap Partainya harus sudah berjalan baik lagi kedepannya. Disesi akhir foto bersama untuk berikan kenangan berupa piagam dan tukar cendera mata. (berita 4B4H WWG 8) 07/01/2020

Jum’at, 3 Januari 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap baru diberi kesempatan untuk beraudiensi dengan Komandan Kodim Kabupaten Cilacap, tim KPU terdiri dari Handi Tri Ujiono (ketua), Weweng Maretno dan Munjiatun M diterima langsung oleh Komandan didampingi Kasdim jam 11 siang WIB.  Tidak banyak waktu yang disediakan karena pada saat yang sama tamu yang mengantri masih belum diberi kesempatan, dan merupakan suatu kehormatan ketika tim dari KPU datang sempat memutus antrian yang ada, beliau memerintahkan ajudan untuk mempersilahkan para Komisioner KPU terlebih dulu masuk. Ketua KPU mengapresiasi kerjasama yang baik dengan semua pihak termasuk jajaran TNI diwilayah Kabupaten Cilacap, sehingga Pemilu 2019 menunjukan hasil yang memuaskan dari sisi keamanan tidak ada gangguan yang berarti.  Kami ucapkan terima kasih karena gejolak dari dari para tokoh untuk berdemo menyalurkan ketidakpuasan hasil Pemilu tidak terjadi, hal ini karena tindakan preventif telah dilakukan oleh jajajaran TNI dimasing-masing Kecamatan.  Tentang sengketa, kami zero kasus dari peserta pemilu tidak ada gugatan satupun yang diajukan ke Bawaslu apalagi Mahkamah Konstitusi. Dandim berkoordinasi langsung dengan  Kapolres tentang kemungkinan-kemungkinan hal yang bakal terjadi namun sepertinya lamban karena masih menunggu laporan dari kasintel Polres, sedangkan kami telah melangkah jauh.  Jangan heran ketika Dandim kadang berada di Dayeuh, langsung di Kroya dan tempat lain dalam waktu cepat bertemu dengan beberapa elemen, itulah cara kami bekerja. Kami bekerja dalam sunyi dan diam tanpa suara, tak gaduh melakukan kewajibannya, dan menjadi kontributor utama kehidupan.  Belajarlah dari akar yang tetap bekerja walau tak dipandang mata, yang tetap berbuat walau di tengah sepi, demikian filosofi yang diterapkan oleh Dandim 0703/Cilacap Letkol Inf Wahyo Yuniartoto, S.E., M.Tr (Han) didalam kepemimpinannya diwilayah Komando Daerah Militer Kabupaten Cilacap. Kami percaya kepada seluruh jajaran komisioner, ibarat pesawat terbang itu ada Landing, takeover, manuver dilakukan oleh pilot dan ditangan ketua-lah keberhasilan itu di tangan.  Tidak ada yang lebih baik tanpa kerjasama yang baik, itu akhir yang disampaikan Dandim 0703/Cilacap. Disesi akhir foto bersama untuk berikan kenangan berupa plakat, piagam dan Buku.  Ketertarikan dari beliau bahwa buku ini akan membuka cakarawala, dengan baca miniature ini akan membuka mata kami membaca Indonesia kedepan.   (berita 4B4H WWG6) 03/01/2020

Kamis, 26 Desember 2019 adalah hari keberuntungan, karena dalam satu hari tiga stakeholder dapat disambangi oleh KPU Kabupaten Cilacap.  Kunjungan ini masih dalam rangkaian agenda ucapan terima kasih ke berbagai elemen yang telah berperan serta dalam suksesnya pemilu serentak tahun 2019. Kamis pagi hari saat kami perjalanan menuju kantor KPU, ajudan Wakil Bupati (Supriyadi) menghubungi lewat telepon bahwa bapak Wakil siap menerima kunjungan KPU untuk audience jam 10.00 Wib, "wah maaf Pak Supri dalam waktu yang sama hari ini kami sudah lebih dulu diterima oleh Komisi A DPRD Cilacap, bila berkenan nanti setelah dari DPRD", demikan pembicaraan singkat kami dengan ajudan pak Wakil. Tepat jam 10.00 tim dari KPU lengkap hadir di Kantor DPRD Kabupaten Cilacap diterima langsung oleh ketua Komisi A (Mitra Patriasmoro) beserta 7 anggota dari 12 orang di komisi A, Edi Purwanto (Wakil Ketua), anggota lainnya Nike Yunita, Anggit Adi Juwita, S.Or.M.PH, Sriyani, H. Imam Fauzi, S.Pd, Rusmanto dan Minto, SH. "KPU mengapresiasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap yang didalamnya dalam hal ini (Bupati dan DPRD) telah ikut serta mensukseskan Pemilu 2019. Indikator keberhasilan menurut kami bahwa partisipasi pemilih yang meningkat, dari 65,77% Pileg 2014 menjadi 71,59% walaupun lebih rendah dari target Nasional 77,4 %, semakin baiknya data pemilih meskipun masih ada kekurangan di beberapa sisi, tidak adanya sengketa hasil pemilu, sehingga terdapat penghematan anggaran kami", ujar Handi Tri Ujiono. Komisioner KPU Kab. Cilacap mengharapkan kedepan agar; pemerintah menyediakan sumber daya manusia (SDM) dengan mendorong ASN agar mau sebagai penyelenggara pemilu/pemilihan itu lebih mampu dan lebih baik, khususnya daerah-daerah (kecamatan) yang sering kali mengalami trouble. Sejak pemilu (1971) hingga sekarang (2019) tingkat kelancaran dan partisipasi bahkan kendala tidak beralih dari kecamatan yang sama. Netralitas ASN di Kabupaten Cilacap menurut kami keterlaluan, untuk itu agar Komisi A dapat menegur para SKPD yang tampak sekali ketidak netralannya. Kami harap agar rasa empati pemerintah daerah dan juga DPRD tentunya, bahwa badan adhoc kami ada yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia, ini tidak ada satupun dari pemerintah daerah khususnya Kesbangpol ikut membantu kami dalam penyediaan data atau bahkan menyambangi keluarga yang ditinggal karena salah satu keluarganya meninggal dunia. Dalam rangka persipan Pilkada, kami sampaikan melalui Komisi A ini agar dapat menekan Pemerintah dalam hal persiapan anggaran. Komisioner berharap dengan adanya pemilihan tidak mengganggu anggaran pembangunan maupun program kerja pemerintah, oleh karenanya perlu dipersiapkan sedini mungkin. Harapan KPU Kabupaten Cilacap kepada Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap punya ”taring” lebih dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu/pemilhan esok. Di akhir kunjungan ke Komisi A, Mitra Patriasmoro menyampaikan, Komisi A mendorong dan mendukung sepenuhnya, mengikutsertakan diri dalam mensosialisasikan, dan berharap ke KPU untuk dapat bersama-sama dengan yang lainnya hadir sampai tingkat bawah. Perlu juga untuk lebih intens ada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hampir 3 jam kami diterima komisi A, setelahnya disambut dengan hangat oleh  Ketua DPRD Kabupaten Cilacap (Taufik Nurhidayat), "saya apresiasi kepada KPU Cilacap telah sukses dalam penyelenggaraan pemilu 2019, saya mudah komunikasi dengan rekan Komisioner karena semuanya komunikatif dan dapat memfasilitasi kami.  Bukan berarti saya hanya dekat dengan mas Weweng lho semuanya familiar dan friendship", tegasnya.  "Apa yang disampaikan ke Komisi A, saya sebagai Ketua DPRD, memahami akan keinginan bapak Ibu dari KPU ini.  Terkait Pilkada Bupati mau dilaksanakan kapanpun tentang anggaran pasti kami persiapkan, nanti kami kawal secara serius Bupatinya.  Menurut saya sih pelaksanaan Pilkada Bupati mengikuti undang-undang yang ada saja sekarang untuk pelaksanaan tahun 2024, biar para ASN khususnya Camat istirahat dulu tidak mendapat tekanan dari pihak yang berkepentingan, maka diharapkan netralitas akan terjamin kedepan.  Kalau saya berkehendak sebagai peserta pemilu saya harus dapat restu dari DPP kami, tidak dari yang lain kecuali Tuhan yang maha segala galanya". Keakraban dan kehangatan begitu singkat, kami Tim harus beranjak ke Wakil Bupati karena ternyata kunjungan kami meleset dari jadual yang direncanakan audience dengan DPRD Kabupaten Cilacap yang memakan waktu lama. Di lain tempat KPU juga beraudiensi dengan Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, S.STP, MSI sekaligus didampingi oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Drs. Sadmoko Danardono, M.Si. di ruang Wabup. Pada kesempatan itu disampaikan; ucapan terima kasih kepada Pak Wabup dan Pemerintah Daerah atas dukungannya sehingga suksesnya Pemilu Th. 2019 di Cilacap. Perencanaan anggaran Pilkada, penyiapan SDM, Tidak banyak yang disampaikan oleh komisioner mengingat waktu dan kesempatan kunjungan yang terbatas. Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, S.STP, MSI berharap agar kedepan itu utamanya Pemilihan Bupati berbiaya murah ini agar tidak berefek KPK selalu OTT Kepala Daerah.  Biaya politik tinggi tidak sebanding dengan gaji dan fasilitas yang diterima sehingga kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan tinggi, hal senada juga mengiyakan pendapat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Harapanya, agar calon tidak mengeluarkan biaya untuk APK ( baliho, spanduk, umbul-umbul bahkan kaos), saksi harus dibiayai negara dan bila kedapatan peserta pemilu mengadakan kaos yang berlebihan umpanya, ini harus ditindak tegas oleh yang berkompeten.  Bawaslu ini mesti yang lebih berperan  Sama seperti audince sebelumnya diakhir acara kami KPU Kabupaten Cilacap memberikan Plakat, Piagam dan buku  IKHTISAR DATA & INFOGRAFIS PEMILU 1955 – 2019, dan diterima langsung oleh Ketua Komisi A, Ketua DPRD dan Wakil Bupati Cilacap.   (berita 4b4h WWG 6) 26/12/19

Waktu terbatas yang diberikan Bupati Cilacap saat menerima tim dari KPU untuk ber-audience tak menjadikan KPU Cilacap berkecil hati, karena dalam waktu yang singkat itu banyak hal yang dapat disampaikan.  Permohonan KPU Kabupaten Cilacap untuk audience dengan Bupati sebagaimana surat tertanggal 6 Desember 2019 adalah tanggal 18 Desember 2019, padatnya agenda Bupati menjadikan sekretaris bupati kesulitan mengatur waktu apalagi hari ini hampir seluruh pejabat dan Wakil Bupati sedang Ta’ziah ke Cirebon karena Camat Kawuganten Bapak Haryanto meninggal dunia dini hari tadi, demikian kata ajudan bupati yang berhasil dikonfirmasi dan baru hari ini 23 Desember 2019 diterima dan itupun sore hari. Tim dari KPU sejumlah 4 orang Handi Tri Ujiono (ketua), dan anggota Weweng Maretno, Munji M, Ami Purwandari diterima Bupati Cilacap pukul 15.30 Wib ada keakraban tersendiri dari Bupati dengan tim dari KPU.  Sebelum kami KPU Cilacap mengutarakan tujuan kehadirannya, terlebih dahulu Bupati langsung berucap,”yang terpenting Pilkadanya ini kapan mas KPU, tahun 2022 atau 2024”, sontak ketua KPU menjawab, sebagaimana Undang-undang masih menyebutkan tahun 2024 Pak tapi kami kurang tahu kemungkinan Pemerintah Pusat punya pandangan lain.  Ada kritik dari Bupati Cilacap terkait rencana pelaksanaan pemilu serentak 2024, kalau pemilu serentak termasuk didalamnya Pilkada Bupati dan Pilgub dilaksankan tahun 2024 negara tidak bisa membangun dalam tahun itu, karena jelas tersedot untuk penyelenggaraan Pemilu.  Disisi lain menyikapi bahwa kalau Pemilu Kepala Daerah kembali dipilih oleh DPRD disamping kemunduran demokrasi, bagi saya yang berpengalaman sebagai pelaku, saya sudah paham betul teori-teori yang diterapkan, bila itu menurut Pemerintah adalah menjadikan biaya murah, bagi saya sebagai individu pelaku justru sebaliknya.  Bahasan ini beberapa kali kami sampaikan dengan teman-teman bupati, bahkan telah saya sampaikan saat berbincang-bincang dengan Mendagri saat kami rakornas di Jakarta tempo lalu. KPU Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Pemilu serentak tahun 2019, dengan segala dinamikanya, namun sampai dengan hari ini tidak ada satupun gugatan dari peserta pemilu terkait dengan penetapan hasil.  Ini berbeda kabupaten wilayah lain, ketika ada gugatan dikalahkan oleh Bawaslu, kalah di Mahkamah Konstitusi kemudian masih mempermasalahkan di PTUN, bahkan sepanjang saya tahu ada peserta dalam gugatannya menyerang permasalahan individu yang tidak terkait dengan hasil pemilu, ini adalah sentiment pribadi karena tidak mengakui kekalahannya dalam konstelasi politik pemilu yang telah lalu.  Untuk itu pada kesempatan ini KPU Kabupaten Cilacap dalam acara audience dengan Bupati Cilacap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah karena banyak membantu suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019, melalui dukungan SDM dari ASN untuk penyelenggara adhoc (PPK, PPS, KPPS dan sekertariat),  pembebasan biaya surat keterangan sehat sebagai syarat menjadi peyelenggara, penyediaan kantor untuk PPK PPS, dan tempat lain sebagai gudang Logistik KPU, karena dari kurang lebih 28 gudang hanya ada 4 gudang yang kami sewa, selebihnya milik Pemerintah Daerah yang tidak diperbolehkan untuk dikomersilkan dan sejumlah dukungan lain. Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono menyampaikan bahwa KPU Cilacap belum memiliki gedung sendiri, kami telah mengajukan permohonan untuk minta hibah tanah, dan itu sudah dijawab dan kami pahami bahwa pada tahun ini Pemerintah Daerah sedang melakukan penataan asset daerah yang merupakan tindak lanjut saran dari BPKP dan BPK RI, sehingga permohonan kami belum dikabulkan. Bupati Cilacap banyak bercerita tentang hal praktis apa yag telah ia alami saat ia mengemban Tugas sebagai Bupati, bahkan langkah-langkah demokratis dalam meraih kekuasaan sebagai Bupati, dalam 2 periode jabatanya dan sebelumnya Wakil Bupati bahwa ia hanya ingin selamat dalam memimpin daerah, sekarang saya sudah tidak punya kesempatan lagi, untuk itu silahkan pada generasi berikut  berproses guna meraih kekuasaan secara demokratis. Ditanya, apakah bapak sudah punya rencana lain, beliau hanya menjawab biarlah Tuhan yang mengatur. Sebagai akhir Audience KPU Kabupaten Cilacap memberikan Plakat, Piagam dan buku  IKHTISAR DATA & INFOGRAFIS PEMILU 1955 – 2019, dan diterima langsung oleh Bupati Cilacap.   (berita 4B4H WWG 5) 23/12/19

Pantai komando menjadi saksi bisu atas luapan kegembiraan bersama, antara komisoner KPU RI, Komisoner KPU Kabupaten Cilacap , sekretariat dan beberapa tenaga pendukung. Teriknya matahari seolah tak terasa, terkalahkan oleh indahnya  alam pantai Permisan dengan hamparan pasir putih serta sesekali deburan ombak samudera hindia ditepian pantai selatan Nusakambangan. “Wah indah sekali pantai ini, saya suka dan saya betul betul menikmati keindahan ini”, sepenggal kalimat yang diucapkan oleh Komisioner KPU RI bapak Viryan, S.E., M.M disela sela paska acara Visiting dan evaluasi pelayanan KPU Kabupaten Cilacap terhadap pemilih pemilu 2019 pada warga binaan lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan Kabupaten Cilacap, yang diselenggarakan di Wisma Sari Lapas Batu Nusakambagan Kamis 19 Desember 2019.Visiting dan evaluasi pelayanan KPU Kabupaten Cilacap terhadap pemilih pemilu 2019 pada warga binaan lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan Kabupaten Cilacap adalah merupakan tidak lanjut kegiatan Evaluasi yang sebelumnya telah dilakukan secara menyeluruh baik secara internal maupun eksternal, kegiatan khusus Visiting KPU merupakan ajang evaluasi antara KPU dan penyelenggara di Lapas.  Hadir lengkap seluruh komisioner KPU Kabupaten Cilacap; Handi TU, Weweng M, Munjiatul M, Ami P dan M Muhni, sedangkan dari KPU RI diwakili oleh Viryan, S.E., M.M , KPU Provinsi Paulus W dan dari Lapas diwakili oleh seluruh Kalapas dan staff.Handi Tri Ujiono ketua KPU Kabupaten Cilacap mengapresiasi seluruh pihak sehingga proses tahapan sampai dengan pelaksanaan Pemilu di Nusakambangan  telah berjalan dengan dinamika dan berbagai keterbatasannya, karena di Nusakambangan ada norma tertentu yang kami harus tunduk dan tidak bisa menembus sebagaimana batas kewenangan kami.Kabupaten Cilacap adalah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, jumlah pemilih mencapai 1.488.496, jumlah TPS 5.869 dengan kondisi geografi pegunungan, daratan dan kepulauan. Kegigihan dan soliditas kelembagaan KPU Kabupaten Cilacap telah menghantarkan suksesnya Pemilu serentak tahun 2019 tak terkecuali penyelenggaraan di tujuh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).  Sebagaimana diketahui bahwa tujuh lapas yang berada diteritorial Nusakambangan; Lapas Terbuka, Batu, Besi, Narkotika, Kembangkuning, Pasir Putih, dan Lapas Permisan. Suksesnya penyelenggaraan Pemilu ini berkat kerjasama dan dukungan semua pihak terutama Kalapas yang telah memberikan ijin staffnya untuk menjadi KPPS diwilayah setempat.  Pemilih disini bila dilihat dari jumlahnya tidak terlalu banyak namun demikian mobilisasi Napi sulit diprediksi sehingga data pemilih yang diharapkan oleh KPU tidak optimal sesuai harapan.  KPU Kabupaten Cilacap telah melayani kami dengan baik, aktivitas tahapan dari pendataan calon pemilih sampai dengan pemilihan, penghitungan suara semuanya dapat dilalui, namun demikian tentunya kami mohon maaf bila diantara penyelenggara yang kami tunjuk disini masih kurang memuaskan, ujar coordinator lapas Lapas Batu yang dikomandani oleh bapak Erwedi.Pada acara evaluasi pelayanan pemilih Pemilu 2019 ini para Kepala Lapas menyampaikan masukan-masukan dan harapan-harapan untuk perbaikan pelayanan pemilih warga binaan lapas terkait proses penyusunan daftar pemilih. Kepala Lapas Permisan misalnya, memberi masukan bahwa perlu penyederhanaan dalam tata rekap dan administrasinya, petugas KPPS Lapas Permisan kerepotan dalam membuat administrasi pasca rekap penghitungan suara padahal notabene pemilih tidak terlalu banyak tetapi banyak memakan waktu hingga larut malam. Kepala Lapas Permisan juga mengatakan bahwa dinamika perpindahan warga binaan lapas sangat tinggi sehinga menyulitkan KPU dan petugas pendataan daftar pemilih di lapas. Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Lapas Batu, Erwedi. Lapas Nusakambangan merupakan pilot project revitalisasi pemasyarakatan dari Kemenkumham. Jika warga binaan lapas sudah waktunya mendapatkan haknya untuk bebas ataupun mendapat remisi maka hal tersebut harus tetap diberikan. Artinya bahwa masa pembebasan dan pemberian remisi terhadap seorang warga binaan lapas tidak bisa ditunda oleh hal apapun termasuk pemilu. Kepala Lapas Pasir Putih memberikan keterangan bahwa warga binaan di Lapas Pasir Putih merupakan warga binaan dengan kasus teroris sehingga ia tidak bersedia menggunakan hak pilihnya tentu ini tidak masuk dalam DPTB manakala yang bersangkutan dari luar Kabupaten Cilacap.Tentang daftar pemilih, Kepala Lapas Pasir Putih mengatakan bahwa warga binaan ada yang tanpa identitas sama sekali sehingga sangat menyulitkan dan menjadi masalah tersendiri bagi petugas dan KPU Kabupaten Cilacap. Perwakilan dari Lapas Besi, Usman berharap bahwa ke depan ada semacam aturan khusus yang mengatur tentang tata cara penyusunan data dan daftar pemilih di lapas sehingga daftar pemilih di lapas bisa akurat seperti data-data dan daftar pemilih pada umumnya. Lapas Batu, Bapak Adi menambahkan bahwa warga binaan lapas Batu yang terdaftar dalam DPT hanya 2 orang saja, lainnya merupakan warga binaan dengan kasus teroris, sehingga tidak mau didaftar sebagai pemilih apalagi supaya memilih pada hari pemungutan suara. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan (dituduh menghilangkan hak pilih_red) maka beliau membuat surat pernyataan bagi para warga binaan yang tidak mau memilih lengkap dengan alasannya. Selain para Kepala Lapas Nusakambangan, Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, Bahtiar Hastiarto juga masukan terkait sosialisasi KPU RI tentang penggunaan KTP El pada saat hari pemungutan suara pada Pemilu 2019 kemarin. Beliau menyarankan agar sosialisasi dapt dipertajam karena terbukti banyak calon pemilih yang terkecoh adanya iklan yang menyebutkan bahwa hanya dengan menunjukan KTP el ia dapat  memilih dimanapun.Menanggapi sambuatan ketua KPU Kabupaten Cilacap dan coordinator kalapas Batu , serta beberapa tanggapan dari peserta  yang hadir Bapak Viryan juga memberikan sajungan yang senada, bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah adalah juara Nasional kategori penyajian data pemilih maka bentuk apresiasi kami, kami ikuti apa yang menjadi keinginan Paulus divisi Datin KPU Provinsi Jawa Tengah.  Agenda kami ke Nusakambagan jangan diganggu gugat karena ini bentuk komitmen dan apresiasi kami terhadap KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Cilacap khususnya.  Kami salut atas kerja yang baik dari rekan komisioner Cilacap, dengan wilayah yang luas geografi yang menantang dan betapa itu menghabiskan energy dan pikiran, apalagi harus menempuh Nusakambangan yang kami lihat kali ini sulit saya bayangkan dan tidak mudah untuk masuk kewilayah ini yang menjadi otoritas Kemenkumham, kami harus tinggalkan bukti identitas, HP, kamera dan kami juga harus digeledah satu persatu saat akan menyeberang di pelabuhan Wijayakusuma Cilacap. Kepada Kalapas seluruh Nusakambangan juga tak lupa memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang telah lalu.  Keberhasilan itu diraih dengan cara kerja profesional dan saling menghargai antar lembaga.Dipusat kami telah koordinasi dengan komisi II, kemenkumham dan dirjen Pemasyarakatan tentunya, sehingga apa yang sudah menjadi regulasi dapat terlaksana dengan baik. Sebelum saya hadir kesini, tadi pagi saya SMS bu Dirjen, ijin masuk wilayah untuk menghindari barangkali ada kesalahpahaman.Dua Hal yang menjadi catatan kami setelah mengikuti prosesi acara, pertama apakah dimungkinkan bila kemenkumham cut off minimal 2 minggu sebelum pemilu tidak ada perpindahan Narapidana, tentu ini diyakini agar kualitas pelayanan KPU menjadi lebih baik.  KPU harus menuntaskan kerjanya pada saat Cut off tersebut.  Kami kedepan ingin ada menyederhanakan dan kekhususan pada tahapan pendataan pemilih diseluruh Lapas di Indonesia karena ternyata rumit dan penuh dinamika.  Kedua tentang logistic disini, regulasi kami dibentuk dengan pendekatan bahwa bilamana satu TPS kekurangan suarat suara maka dapat mengambil dari TPS terdekat, lalu kami lihat disini wah, betapa itu susah dan sangat membutuhkan waktu karena medan dan sifat kekhususan dipulau ini.  Kami ingin ada semacam MOU tentang pertukaran data yang secara periodic dapat menginformasikan kepada kami dan pihak Lapas.Lapas Nusakambangan mempunyai kekhususan, tidak sembarang orang bisa masuk. Lapas Nusakambangan terbagi menjadi 4 kategori yaitu kategori Super Highrisk Security, adalah Lapas Karanganyar yang baru diresmikan beberapa bulan yang lalu setelah Pemilu 2019. Saat ini Lapas Karanganyar ini sudah terisi napi/warga binaan lapas. Kategori kedua adalah Highrisk Security terdiri dari Lapas Kelas IA Batu yang diperuntukkan bagi napi kasus narkoba dan Lapas Kelas IIA Pasir Putih yang diperuntukkan bagi kasus teroris. Kategori berikutnya adalah Maksimum Security yang meliputi Lapas Kelas IIA Besi yang diperuntukkan bagi napi kasus umum dan Lapas kelas IIA Narkotika. Keempat adalah lapas dengan kategori Medium Security meliputi Lapas Permisan, dimana napinya sudah mendapat pembinaan kemandirian dengan dibekali berbagai ketrampilan seperti membatik dan Lapas Kembangkuning yang diperuntukkan bagi napi yang sudah diturunkan statusnya dari maksimum security menjadi medium security dengan pemberian pembinaan-pembinaan. Kategori terakhir adalah lapas Minimum Security terdiri dari Lapas Terbuka. keterampilan seperti bertani, beternak, perikanan, perkebunan, home industri (gula semut) dan lain-lain.      Diakhir acara seluruh Kalapas mendapat penghargaan dari KPU Kabupaten Cilacap dan KPU Republik Indonesia berupa Piagam dan Plakat. Plakat dari KPU Kabupaten dan KPU RI diberikan kepada Kalapas Batu dimana yang bersangkutan adalah merupakan coordinator dari seluruh Lapas yang ada di Nusakambangan sedangkan kalapas lain diberikan Piagam penghargaan.