Berita Terkini

Dalam rangka sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, KPU Kabupaten Cilacap menyelenggarakan “Lomba Cipta Maskot Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012” Untuk selengkapnya, Pengumuman dapat diunduh di : PENGUMUMAN LOMBA CIPTA MASKOT PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012

Untuk mendukung terlaksananya Pemilukada Kabupaten Cilacap tahun 2012 agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil, Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu pada hari Senin, 20 Juni 2011 bertempat di KPU Kabupaten Cilacap melakukan sosialisasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten Cilacap . Tim Seleksi membuka kesempatan bagi semua pihak yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslukada Kabupaten Cilacap dimulai tanggal 22 – 30 Juni 2011. Persyaratan pendaftaran dapat diunduh di :PENGUMUMAN BAWASLU KABUPATEN CILACAP informasi lebih lengkap dapat diakses melalui www.bawaslu.go.id

Menjelang pelaksanaan Pemiilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2012, KPU Kab. Cilacap intensif membahas regulasi Pemilukada. Pemilukada yang akan dilaksanakan pada 9 September 2012 memerlukan perencanaan yang matang. Berbagai regulasi tengah dipersiapkan selama lebih dari tiga bulan (mulai Maret 2011) sudah menyelesaikan 4 regulasi, yaitu : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012. Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kab. Cilacap, PPK, PPS, KPPS dan PPDP. Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan. Pedoman Teknis Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih. Dengan dilaksanakannya pembahasan regulasi Pemilukada 2012 ini maka diharapkan pelaksanaan Pemilukada dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

Melalui APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2011, KPU Kab. Cilacap mendapat bantuan perluasan gedung dari Pemerintah Kabupaten Cilacap. Perluasan gedung ini merupakan lanjutan dari bantuan tahun lalu. Nilai pekerjaan sebesar Rp. 289.200.000,- ini dikerjakan oleh CV. Tegar Jaya Cilacap. Pembangunan yang dimulai 29 April 2011 – 27 Juli 2011 ini bertujuan untuk memperlancar sarana dan prasarana aparatur.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadakan Temu Wicara Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ( 8 s/d. 10 April 2011) bertempat di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2011 dan 2012 termasuk KPU Kabupaten Cilacap. Acara dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, SH., didampingi oleh Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshory, MA. Peserta mendapat materi antara lain : Perubahan UUD 1945, Hukum Acara dan Kasus Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), Permasalahan Pemilukada dan Upaya Pencegahannya, Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, serta Hukum Acara Mengadili Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Pembubaran Partai Politik, dan Memutus Pendapat DPR Tentang Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Kegiatan ditutup oleh Wakil Ketua MK, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. dan Anggota KPU Prof. Dr. Syamsul Bahri, MS.

Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Rabu, 9 Maret 2011, KPU Kabupaten Cilacap diundang oleh Pansus XVI DPRD Kabupaten Cilacap. Rapat kerja membahas Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dipimpin Ketua Pansus XVI Hermawan Santosa. Selain Ketua dan anggota KPU, hadir pula Sekretaris dan Kasubag di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap dan wakil dari Pemerintah Daerah. Dalam paparannya, Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Warsid, S.Pd., bahwa yang menjadi dasar penyusunan rencana kebutuhan biaya Pemilukada adalah Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009. Pada akhir rapat kerja yang diikuti oleh anggota Pansus XVI tersebut, dilanjutkan dengan saran dan tanggapan baik dari anggota Pansus XVI, Pemerintah daerah maupun anggota KPU.