Berita Terkini

Bertempat di Ruang Rapat Setda Cilacap, Selasa, 18 Januari 2011, dilangsungkan Rapat Pembahasan Pembahasan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Rapat yang dipimpin oleh Setda Cilacap, H. Muslich, S.Sos., MM., antara lain dihadiri oleh Danlinmas, Kepala Bappeda, KaBag Pemerintah, KaBag Hukum, KaBag Pembangunan, dan Badang Kesbangpol, DPKAD, Bid Organisasi serta Dispenduk Capil. Rapat yang berlangsung lebih dari 2 jam diawali paparan dari Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Warsid, S.Pd., tentang Tahapan dan Rencana Anggaran Pemilukada 2012. Dari paparan Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Warsid, S.Pd., bahwa Tahapan Pemilukada 2012 sudah dimulai sejak Januari 2012. Setelah paparan dari Ketua KPU Kabupaten Cilacap, muncul beberapa saran dan usulan dari peserta rapat. Di antara saran tersebut adalah agar Anggaran Pemilukada 2012 itu juga dibahas tentang jumlah penduduk Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data yang diserahkan Dispenduk Capil Kabupaten Cilacap, jumlah penduduk sampai bulan Desember 2010 sebanyak 2.094.000 penduduk dengan jumlah pemilih sebanyak 1.508.798 pemilih. Dengan data ini, maka sejak dini KPU Kabupaten Cilacap diharapkan dapat mencermati hal ini sehingga jumlah TPS dapat dirasionalkan. Dalam paparannya, Ketua KPU Kabupaten Cilacap juga menjelaskan bahwa jumlah pemilih pada Pemilukada 2012 di setiap TPS maksimal sebanyak 600 pemilih, sedangkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 800 pemilih. Pemilukada Kabupaten Cilacap yang rencana akan diselenggarakan pada 9 September 2012 diperkirakan menelan biaya yang cukup besar mengingat jumlah pemilih yang terus bertambah dan diperkirakan mencapai 2990 TPS.

Dalam rangka mencari format baru untuk penyelenggaraan Pemilu ke depan dan untuk memberi masukan kepada Komisi II DPR RI yang akan melakukan perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Warsid, S.Pd. dan Tunut Widodo, S.Ag. dari KPU Kabupaten Cilacap menghadiri acara yang diadakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan selama dua hari pada hari Kamis dan Jumat, 11-12 November 2010. Acara tersebut bertempat di Gedung Pertemuan Andrawina Owabong, Purbalingga. Hadir pada acara tersebut, Ganjar Pramono, S.H., Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. M. Fauzan dari Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, dan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Ida Budiarti, S.H. Materi yang disampaikan oleh Ganjar Pramono, S.H. adalah Revisi Undang-undang No. 22 Tahun 2007 dan Undang-undang Pemilihan Umum dan Partai Politik, Manajemen Pemilihan Umum dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Sedangkan Dr. M. Fauzan menyampaikan materi Proses Demokrasi di Indonesia. Untuk materi Pengalaman Penyelenggaraan Pemilihan Umum disampaikan oleh Ida Budiarti, S.H., Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah.

Sosialisasi bagi pemilih pemula hari Rabu, 29 September 2010 diikuti 99 peserta. Sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Cilacap. Kegiatan yang berlangsung sehari bertempat di Pendopo Kecamatan Cilacap Selatan diikuti siswa SMA dan SMK se-eks Kotatip Cilacap dan eks Distrik Cilacap (minus Kecamatan Kesugihan). Tampil sebagai pembicara, Edi Susanto, S.Sos, MM. (Kabid Fasilitasi Politik dan Keamanan) dengan materi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada. Sedangkan pemateri kedua, Slamet Iswadi, S.Pd., (Anggota KPU Kabupaten Cilacap) dengan tema Pelaksanaan Pemilu 2009 dan Persiapan Pemilukada 2012. Di akhir acara dilakukan session tanya-jawab dipandu oleh Agus Mubarok, S.Sos. (Kasubid Komunikasi dan Partisipasi Politik, pada Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Cilacap).

Bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 23 September 2010, KPU Kabupaten Cilacap mengikuti rapat kerja (raker) dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Dari KPU Kabupaten Cilacap, hadir Ketua KPU, Warsid, S.Pd., anggota KPU, Slamet Iswadi, S.Pd., Akhmad Kholil, Sekretaris KPU Drs. Usnanto dan Kasubag Program dan Anggaran, Iwaan S.H. KPU Kab. Cilacap saat menghadiri Raker di KPU Prov. Jateng KPU Kab. Cilacap saat menghadiri Raker di KPU Prov. Jateng Raker sehari diikuti KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris dan Kasubag terkait. Ada empat acara pokok, yaitu : Tata Cara Verifikasi Pengganti antar Waktu DPRD Realisasi Program dan Anggaran Pelaksanaan Rencana Kerja Rencana Kerja KPU Tahun 2011 Acara diakhiri halal bi halal dan silaturahmi KPU Provinsi Jawa Tengah dan seluruh KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya.

Dalam rangka meningkatkan ukhuwah islamiyan dan kekeluargaan, KPU Kabupaten Cilacap mengadakan silaturahmi yang diadakan pada hari Minggu, 26 September 2010 jam 09.00 s/d selesai. Bertempat di Rumah Makan Sidoroso, Jl. Rinjani – Cilacap, acara ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap. Kyai Basuki Rahmat dari Kesugihan – Cilacap, yang didaulat untuk mengisi Ma’idhoh Khasanah, menuturkan bahwa setidaknya ada 10 faedah silaturahmi. Di antara 10 faedah silaturahmi tersebut adalah mempererat tali persaudaraan. Acara diakhiri dengan bersalaman yang bertanda saling memaafkan.

Bertempat di hotel Bahari Tegal, Senin, 9 Agustus 2010 Ketua KPU Kabupaten CIlacap, Warsid, S.Pd dan Anggota KPU Slamet Iswadi, S.Pd mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tegal. Seminar mengambil tema “Menuju Penyelenggara Pemilu yang Mandiri dan Kredibel melalui Revisi Undang-undang No. 22 Tentang Penyelenggara Pemilu.” Tampil sebagai pembicara Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si (Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Dalam kesempatan ini, Teguh Juwarno menyampaikan materi RUU tentang Perubahan (Revisi) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai upaya pengingkatan kualitas Penyelenggaraan Pemilu, sedangkan Ketua KPU Jawa Tengah, Ida Budiarti menyampaikan materi Independensi Penyelenggara Pemilu. Seminar sehari ini dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten / kota di wilayah Pekalongan dan Banyumas. Dalam kesempatan itu Teguh Juwarno (politisi PAN), yang juga mantan penyiar RCTI, memaparkan konsep RUU tentang perubahan UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu yang dirinci meliputi lima bidang, yaitu: 1. Penguatan lembaga penyelenggara Pemilu 2. Penegasa peran lembaga penunjang penyelenggaraan Pemilu 3. Sumber anggaran Pemilu / Pemilu Kepala Daerah 4. Penegasan organisasi dan tupoksi lembaga pengawas Pemilu 5. Penegasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sedangkan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah lebih banyak menyoroti tentang independensi penyelenggara Pemilu baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah.