Berita Terkini

Dengan selesainya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012, KPU Kabupaten Cilacap telah menarik logistik Pemilu yang masih berada di masing – masing PPK. Adapun jenis logistik antara lain berupa kotak suara, bilik suara, surat suara, jenis form, alat coblos bantalan dan logistik lainnya. Logistik tersebut dikirim oleh masing – masing PPK menuju tempat penyimpanan yaitu gedung Korpri Kabupaten Cilacap. Pengembalian logistik dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 berlangsung secara bertahap dimulai tangga 22 Oktober 2012 sampai dengan akhir Oktober 2012. Hingga Rabu sore, 24 Oktober 2012 tercatat baru sembilan kecamatan yang sudah mengembalikan, antara lain Kecamatan Karang Pucung, Wanareja, Cilacap Utara, Binangun, Pattimuan, Majenang, Nusawungu, Cilacap Selatan dan Kecamatan Kampung Laut.

Dengan selesainya proses hukum atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap maka sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-kab.012.329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dan Peraturan KPU No 16 tahun 2010, KPU Kabupaten Cilacap menyerahkan hasil Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada DPRD Kabupaten Cilacap dan Bupati Cilacap selambat-lambatnya tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Hadir dalam penyerahan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cilacap serta jajaran Sekertariat KPU Kabupaten Cilacap (18 Oktober 2012). Selanjutnya pelantikan dan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2012 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap.

Sidang mahkamah konstitusi dengan agenda pembacaan putusan nomor perkara 65/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 pada tanggal 15 Oktober 2012 menolak gugatan yang diajukan pasangan Novita Wijayanti, SE, MM – Mochamad Muslih, S. Sos. MM. Dalam pendapat Mahkamah Konstitusi yang dibacakan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, gugatan yang diajukan pihak pemohon pasangan Novita Wijayanti, SE, MM – Mochamad Muslih, S. Sos, MM tentang penyalahgunaan wewenang, intimidasi, politik uang, kejanggalan pada ijazah, KTP, akte, kampanye diluar jadwal oleh calon Bupati incumbent dan kejanggalan DPS dan DPT tidak terbukti. Berdasarkan eksepsi pihak termohon dengan disertai bukti dan keterangan saksi dalam sidang tanggal 4 Oktober 2012 dan 8 Oktober 2012, pihak termohon KPU Kabupaten Cilacap dan Pihak Terkait maka pihak pemohon tidak mempunyai cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan pihak pemohon. Bantahan terhadap dalil tentang penyalahgunaan wewenang, Pihak Terkait menyatakan bahwa program bangga mbangun desa merupakan program pemerintah Kabupaten Cilacap yang dikuatkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 bertanggal 9 September 2011, sebelum tahapan pemilukada Kabupaten Cilacap tahun 2012. Intimidasi yang didalilkan pemohon bahwa pihak terkait melakukan intimidasi dengan mutasi jabatan dibantah oleh pihak terkait karena tugas Bupati untuk melakukan pembinaan kepegawaian dan melakukan mutasi untuk mengurangi kejenuhan. Tentang kampanye diluar jadwal, mahkamah berpendapat bahwa jikalau benar kegiatan resmi diluar jadwal kampanye digunakan untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut terjadi. Tentang kejanggalan KTP, ijazah dan akte, Termohon maupun pihak terkait menerangkan bahwa kejanggalan yang didalilkan pihak Pemohon sudah mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap. Dalil tentang kejanggalan DPS dan DPT, pihak Termohon sudah memberikan kesempatan perbaikan DPS sebelum penetapan. Sedangkan adanya pemilih ganda dalam DPT pihak Termohon sudah melakukan pencermatan menggunakan DPTool dan terhadap hasilnya, Termohon telah memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk melakukan pencermatan dan pemeliharaan DPT yang apabila ditemukan pemilih ganda, maka surat undangan memilih hanya diberikan satu saja. Dengan agenda pembacaan putusan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 yang diucapkan dalam Sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 15 Oktober 2012 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya dan pihak terkait /kuasanya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU Kabupaten Cilacap akan segera menyerahkan hasil Pemilu Bupati dan wakil Bupati Cilacap tahun 2012 kepada KPU RI, Mendagri, KPK, KPU Provinsi Jawa Tengah, Bupati Cilacap dan DPRD Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan tersebut.

Bertempat di Hotel Grand Liana Cilacap Jumat, 12 Oktober 2012 KPU Kabupaten Cilacap mengadakan sosialisasi hasil verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu tahun 2012. Sosialisasi yang diikuti 33 peserta dari 20 partai politik di Kabupaten Cilacap dimaksudkan agar partai politik yang sudah menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran sebagai peserta pemilu tahun 2014 mengerti tentang tahapan, program dan jadwal serta tata cara pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten. Karena berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap, kelengkapan berkas pendaftaran yang diserahkan parpol banyak yang tidak memenuhi syarat. Dengan diterbitkanya peraturan KPU Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2012 maka bagi parpol yang sudah menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dapat memperbaiki data yang sudah dikirim ke KPU Kabupaten Cilacap. Berkas perbaikan diterima KPU kabupaten Cilacap sampai dengan hari Senin, 15 Oktober 2012 pukul 16.00 WIB.

Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap (Pemilukada) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 di gugatan oleh pasangan Hj. Novita Wijayanti, SE. MM – H. Mochammad Muslich, S. Sos. MM Dalam berkas gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 65/PHPU.D-X/2012 menyebutkan bahwa perhitungan suara yang dilakukan Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan azas Pemilu yang Luber Jurdil. Menurut Pemohon pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematik, terstuktur dan massif diseluruh Kabupaten Cilacap. Bupati incumbent Tatto Suwarto Pamuji telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan pengerahan PNS dan penyelenggara pemerintahan Cilacap untuk mendukung kemenangannya. Untuk itu Pasangan Novita Wijayanti, SE. MM – Mochamad Muslich, S. Sos, MM memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dan memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan pasangan Novita Wijayanti dan Mochamad Muslih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap atau meminta kepada Majelis Hakim setidak – tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang diseluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap. KPU Kabupaten Cilacap selaku pihak termohon pada tanggal 2 Oktober 2012 telah memenuhi panggilan sidang pertama. Dalam sidang tersebut, pihak pemohon yaitu pasangan Hj. Novita Wijayanti, SE. MM – H. Mochamad Muslih, S. Sos, MM mengungkapkan adanya pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012. Pelanggaran pertama, soal kecurangan Pemilukada terkait kampanye di luar jadwal. Kedua, menyangkut kejanggalan DPS dan DPT, dengan adanya pemilih ganda. Ketiga, soal adanya kejanggalan data Calon Bupati incumbent, H. Tatto Suwarto Pamuji. Dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon dan Pihak Terkait pada tanggal 4 Oktober 2012 KPU Kabupaten Cilacap menghadiri sidang ke dua. Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua Pleno Achmad Sodiki dengan didampingi Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi selaku Anggota, KPU Kabupaten Cilacap melalui kuasa hukumnya membantah dalil yang diajukan pihak pemohon. Dalam bantahannya kuasa hukum KPU Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa permasalahan kampanye merupakan kewenangan Panwas dan sudah diatur UU sehingga tidak terkait dengan Termohon. Menyangkut kejanggalan DPS dan DPT, dengan adanya pemilih ganda sesuai dengan bukti yang ada, Termohon sudah memberikan kesempatan perbaikan, penambahan maupun pengurangan kepada PPS dan meminta masukan dari seluruh partai politik. Permasalahan nama pemilih tanpa nomor KTP, Termohon menyatakan hal ini tidak benar dan tidak menjadi masalah yang mendasar. Dalihnya, karena tanpa memiliki nomor KTP, hal itu sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Soal adanya kejanggalan data Calon Bupati incumbent, H. Tatto Suwarto Pamuji, Termohon menyatakan hal itu tidak benar. Karena Termohon sudah melampirkan bukti surat penetapan Pengadilan Negeri (PN) Cilacap No. 448/Pdt.P/2012/PN.Clp. Sidang tanggal 8 Oktober 2012 yang merupakan rangkaian dari sidang – sidang sebelumnya dengan agenda pembuktian dilakukan untuk mendengarkan keterangan saksi atas gugatan pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012. Saksi dari KPU Kabupaten Cilacap, Djoko Wahono Ketua PPK Kecamatan Cilacap Selatan menjelaskan terkait dugaan adanya DPT ganda tentang data pemilih yang diduga ganda, baik ganda nama maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK), KPU telah melakukan pencermatan bersama PPS pada tanggal 1 September 2012 dengan menggunakan program microsof excel dan hasil analisa DP Tool. Terhadap pemilih yang diduga ganda, PPK bersama PPS telah melakukan pemutahiran data pemilih. Terkait kampanye diluar jadwal, Anton Santoso Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Cilacap yang dihadirkan sebagai saksi pasangan Tatto Suwarto Pamuji-Akhmad Edi Susanto menerangkan bahwa program “Bangga Mbangun Desa” merupakan kebijakan operasional Pemkab Cilacap dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Program ini dilaksanakan bersama – sama antara unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Sedangkan pembuatan baliho “Bangga Mbangun Desa” dibiayai oleh komponen terkait. Selanjutnya sidang gugatan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap akan dilanjutkan pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan agenda pembacaan putusan.

Sampai dengan batas akhir penyerahan kelengkapan persyaratan sebagai peserta Pemilu tahun 2014 pada tanggal 29 September 2012 KPU Kabupaten Cilacap mencatat ada 20 partai politik di Kabupaten Cilacap yang menyerahkan kelengkapan. Dari 20 partai politik tersebut yaitu Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhenisme), Partai Damai Sejahtera PDS), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Persatuan Nasional (PPN), partai politik yang menyerahkan kelengkapan pada Sabtu pagi sampai dengan pukul 16.00 Wib adalah Partai Damai Sejahtera ( PDS ), Partai Nasrep, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Gerindra. Kedatangan pengurus partai politik untuk menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diterima anggota KPU di ruang rapat KPU Kabupaten Cilacap. Dokumen persyaratan berupa fotocopy KTA partai politik setelah diterima oleh Anggota KPU Kabupaten Cilacap selanjutnya dihitung dan dibuatkan tanda terima penyerahan kelengkapan berkas pendaftaran. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh anggota KPU dengan disaksikan oleh pengurus partai pendaftar jumlah fotocopy KTA yang di terima oleh anggota KPU Kabupaten Cilacap untuk masing masing partai yaitu Partai Damai Sejahtera 1.078 KTA, Partai Nasional Republik 1.040 KTA, Partai Demokrat 1.001 KTA, Partai Kebangkitan Bangsa 1.250, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.013 KTA dan Partai Persatuan Nasional 1.077 KTA. Partai Gerindra menambahkan KTA sejumlah 100 buah sehingga total menjadi 1.105 buah. Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2012 terhadap ke 20 Partai Politik yang sudah melengkapi berkas pendaftaran selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Cilacap.