Berita Terkini

KPU Cilacap. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Cilacap Annisa Fabriana, SH.,M.Si berikan kesempatan KPU Cilacap beraudiensi pada Selasa, 20 Mei 25  diruang ‘Dolan Teluk Penyu’. Disdukcapil Kab. Cilacap adalah instansi yang bertanggung jawab atas urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Cilacap.  Disdukcapil berperan penting dalam penyajian data kependudukan, baik itu potensi pemilih, migrasi masuk dan keluar daerah, serta layanan lain akta kematian, akta kelahiran.  Ada rasa penasaran, kami beraudiensi diruang “Dolan Teluk Penyu’, kami pikir diajak ke Teluk Penyu, ternyata kalimat tersebut memiliki arti Dokumen Online Tekan Telunjuk Permohonan Nyusul Metu.  Adalah aplikasi yang diluncurkan pada 17 Januari 2024, untuk layanan dokumen kependudukan secara online seperti perubahan data, pindah masuk, pindah keluar, akta kelahiran, dan akta kematian, pernikahan serta perceraian bagi warga non muslim. Aplikasi ini juga dapat diunduh di Playstore. Kepala Dinas mempersilahkan apa yang ingin dicapai dalam audiensi ini.  Ketua KPU menyampaikan beberapa hal, antara lain masih terdapat satu Kartu Keluarga yang beranggotakan lebih dari sepuluh bahkan ratusan, ini ada di Kecamatan Cipari.  Kami lakukan pencocokan daftar pemilih saat itu, kami yakin bahwa nama-nama tersebut memang sudah tidak ada ditempat, namun disdukcapil tidak berani menghapus (deleted) nama tersbut, maka pada audiensi kali ini semoga akan mendapatkan Solusi yang terbaik. "Silahkan KPU melayangkan surat ke kami, dengan dasar surat dari KPU kami akan berkoordinasi dengan pusat untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebenarnya pemikiran bagi kami memang dihapus saja itu data, ini akan berpengaruh terhadap kepentingan lainnya", tegas kepala dinas (Annisa Fabriana). Abahewenk, 20 Mei  2025

KPU Cilacap - Tim dari KPU Cilacap pada Kamis, 15 Mei 25  diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial, PP dan PA (Bambang Tujiatno).  Dinas Sosial mempunyai tugas baru harus mengampu Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Dinas kami ada dua menteri Mensos dan Kementrian PP dan PA, kata Bambang Tujiatno memapaparkan diruang Kepala. Kenapa Pemberdayaan Perempuan menjadi sangat penting, karena banyak kasus yang dialami perempuan akibat ketidakstabilan ekonomi, hal senada disampaikan oleh Ketua PA bahwa ketidakstabilan ekonomi bermula dari kasus perceraian yang tinggi di Cilacap ini. KPU Mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 24, karena beberapa staff dan karyawannya ada yang menjadikan bagian dari KPU sebagai penyelenggara adhoc ditingkat kecamatan maupun desa. Disamping itu untuk menunjang Pemilu inklusif, pemilu yang memastikan partisipasi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, etnis, agama, status sosial, atau kondisi fisik dan mental, kami meminta data terkait penduduk disabilitas untuk membandingkan data yang kami punya atas hasil pendataan pemilih dengan data yang dmiliki Dinsos.  Data ini akan kami pergunakan untuk pengisian Indek Partisipasi Pemilih (IPP) yang diminta KPU RI.   Abahewenk, 15 Mei  2025

Rabu 14 Mei 2025 KPU Kabupaten Cilacap hadir  dalam Kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Kajian Rutin “Kamis Sesuatu” Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025. Kegiatan di laksanakan melalui Zoom meeting. Peserta dalam Kegiatan ini adalah Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Teknis dan Hukum dan Para staf hukum dan pengawasan Se Jateng, Adapun KPU Kabupaten Cilacap sendiri hadir Divisi Hukum dan Pengawasan (Munjiatun Mukaromah), Kasubag Teknis dan Hukum (Hari Sugiarto), Staf Hukum ( Haryono dan Zulfan). Kegiatan di mulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai dan bertempat di Aula KPU Kabupaten Cilacap. Kegiatan di buka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah (Handi Tri Ujiono) kemudian acara  di pandu  oleh  Moderator Kasubag Hukum Provinsi jateng (Imam Zubaidi) kemudian di lanjutkan oleh Narasumber dari KPU Klaten (Samsul Huda) dan dipandu oleh Moderator kasubag teknis dan Hukum KPU Klaten terakhir adalah pengarahan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah (Muslim Aisha). Pembahasan dalam  Kajian Rapat “kamis Sesuatu”  ini adalah terkait Mereview dan mengkaji Amar Putusan Mahakam Ulu Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di sampaikan oleh Narasumber dari KPU Klaten. Selanjutnya diskusi  tanya jawab dan di akhiri pengarahan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah (Muslim Aisha).  Tujuan dari  kegiatan ini adalah belajar bersama terkait persoalan persoalan yang hadir pada tahapan pemilihan yang terjadi satker KPU  lain dan belajar bagaimana srategi penyelesainya serta putusan - putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan cara pandang Hakim dalam memutuskan atas dinamika yg terjadi pada tahapan pemilihan dengan begitu peserta  kegiatan akan mengetahui  dinamika sengketa yag terjadi pada tahapan pemilihan serta penyelesainya.

KPU Cilacap - Rabu, 14 Mei 25 kami diterima ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap dalam lanjutan audiensi paska pemilu dan pemilihan. Apakah Pengadilan  Agama (PA) ada hubungan langsung dengan KPU terkait pelaksanaan pemilu 2024, adalah salah satu pertanyaan yang mengemuka.  PA adalah bagian integral Forkopimda, maka fungsi koordinasi tetap kami lakukan.  Antisipasi dan mitigasi masalah menjadikan langkah yang tepat untuk keberhasilan pelaksanaan pemilu. Menarik dari ketua Pengadilan Agama (Drs. Ahmad Juaeni, M.H.) bahwa Cilacap memiliki kasus perceraian tertinggi di Jateng setidaknya 7ribu kasus per tahun, kasus terbanyak masalah perekonomian keluarga, berangkat menjadi TKW bukannya meningkatkan ekonomi keluarga tapi menimbulkan masalah baru, itulah salah satu kasus yang disampaikan Ketua.   Kami berpesan jangan sesekali mendampingi kasus perceraian itu virus yang dapat menular selorohnya. Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah Abahewenk, 14 Mei  2025

KPU Cilacap. Kemampuan menjalin komunikasi non formal, membawa manfaat dan berkah tersendiri.  Tanpa membuang waktu, hanya mendasari komunikasi lewat whatsapp, Ketua KPU Cilacap dipersilahkan menghadap Pj, Sekda (Sadmoko Danardhono) pada Rabu 7 Mei 2025 diruang sekda pukul 7.30 wib. Mengikuti timeline penyusunan RPJMD bagi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 yang segera akan musrenbang besok Kamis 8 Mei 2025, ketua KPU urgent untuk segera menghadap sekertaris Daerah sebagai ketua TAPD.   Pesan yang disampaikan Ketua, bahwa dalam moment musrenbang Kabupaten untuk persiapan pilkada 2029 mendatang, agar Pemda memasukan rencana saving anggaran Pilkada tiap tahunnya. Merasa terbebani dan menganggu perencanaan kegiatan jangan lalu karena anggaran terkurangi untuk penyelenggaraan Pilkada.  Sisi lain disampaikan, KPU harus berkegiatan namun efisiensi berdasar Prepres 1 tahun 2025 juga harus dijalankan, untuk itu memohon agar KPU dikabulkan atas pengajuan hibah non tahapan baik untuk anggaran perubahan maupun pengajuan reguler APBD 2026. Sekda berikan jawaban, untuk saving anggaran sedang dipersiapkan untuk dimasukan dalam pointer RPJMD yang akan segera Musrenbang, kami rencanakan saving 100 Milyar  terkait hibah non tahapan, semua berikhtiar, “tegasnya.   Abahewenk 7 Mei  2025

KPU Cilacap. Komandan Lanal Cilacap (Letkol Laut (PM) Damianus Denny Nixon Ogi), menerima KPU Cilacap pada 5 Mei 2025 diruang Komandan. Tim dari KPU dipimpin langsung Ketua menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan penyelenggaraan pileg Pilpres dan Pilkada serentatak 2024 lalu.  Lanal Cilacap merupakan bagian Forkopimda yang tak terlewatkan, bahkan salah satu anggota yang berinteraksi langsung dengan KPU selalu aktif dalam setiap tahapan dan selalu meng update informasi dari KPU. Kritik dari Komandan, mengkoreksi, kenapa sih kami dari Lanal dalam dukungan anggaran tidak sebanyak pengamanan lain, bagaimana mekanisme penganggarannya.  Kami Lanal punya tugas kewilayahan dienam Kabupaten berbeda dengan Polres dan Kodim yang ada disetiap Kabupaten. Dijelaskan ketua, bahwa untuk dukungan anggaran Pilkada bersumber dari APBD, untuk KPU Cilcap khusus untuk penyelenggaraan, tidak serta merta penganggaran keamanan.  Anggaran untuk keamanan sebagai koordinator adalah kepolisian resort yang leading sektornya ada di Satpol PP sedangkan KPU di Bakesbangpol.  Untuk itu kami tidak tau proses penganggaran untuk pengamanan.  Kedepan mestinya dari tiga Lembaga untuk dapat berproses bersamaan dengan Pemerintah Daerah.   Abahewenk 5 Mei  2025