Berita Terkini

Dalam Rangka untuk percepatan pelaksanaan  Zona Integritas sebagaiamana dalam surat dinas nomor 1766 Tahun 2025  Tentang Percepatan Langkag- Langkah strategis Pelaksanaan Zona Integritas pada satuan lingkungan kerja KPU. Dengan Demikian maka KPU Kabupaten Cilacap Menyelenggarakan kegiatan Sosilaisasi Pengendalian Gratifikasi, Kebenturan Kepentingan dan Penanganan System Pengaduan. Dimana dalam surat dinas No 1766 Tahun 2025  salah satu  langkah langkah strtaegis percepatana pelaksaan zona itegritas adalah pelaksanaan  sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi di satuan kerja masing masing secara masif dan berkelanjutan, karena hal itulah maka kegiatan tersebuat di selenggarakan. Untuk pengendalian Gratifikasi diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2015, sedangkan benturan kepentingan diatur dalam Keputusan Nomor 323 Tahun 2020 dan Wishtleblowing System diatur dalam Keputusan No 915 Tahun 2025. Kegiatan di laksanakan pada hari Senin 17 November 2025 bertempat  di Aula KPU Kabupaten Cilacap pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, Kegiatan di ikuti oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten CIlacap, Sekretaris, Para Kasubag dan seluruh pegawai KPU Kabupaten Cilacap tanpa terkecuali. Acara di pandu oleh moderator kasubag Teknis dan Hukum (Hari sugiharto) kemudian pengarahan oleh Ketua KPU kabupaten Cilacap (Weweng maretno) selanjutnya Pemaparan Materi sosialisasi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan (Munjiatun Mukaromah) dan terakhir Pengarahan oleh Sekretaris KPU Cilacap (Reno Tri Jaya). Pembahasan dalam kegiatan meliputi, Pengertian Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan dan Pengertian Wistleblowing System beserta mekanisme pelaporanya. Tujuan dari kegiatan ini adalah  peserta mampu memahami apa itu gratifikasi, apa itu benturan kepentingan dan apa itu Wistlwblowing System dan mengetahuai bagaimana pengendalian dan antisipasi terhadap Gratifikasi dan benturan Kepentingan, selanjutnya peserta mengetahui dan memahami tentang Wistleblowing System dan mengetahuai mekanismenya. Di harapkan dengan adanya kegiatan tersebut tata kelola pemerintahanan di lingkungan kerja KPU Kabupaten Cilacap tetap terjaga integritas dan profesionalitasnya.   Penulis oleh : Divisi Hukum dan Pengawasan (Munjiatun Mukaromah)

CILACAP - Kerjasama bukan hanya sekedar formalitas saja, tidak ada aksi dan evaluasi, sehingga terkadang tidak tahu bahwa perjanjian kerja sama tersebut sudah kadaluarsa dan berakhir.  Kami tidak ingin seperti itu, seperti diawal disampaikan ketua KPU Cilacap, agar perjanjian yang berisi point-point yang disepakati dapat ditindaklanjuti antara kedua belah pihak. Demikian sekilas sambutan yang disampaikan kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap (Akmad Fauzi, SE.,ME), pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPU Kabupaten Cilacap pada Jum’at, 7 November 2025 di aula KPU Kabupaten Cilacap. Sementara Ketua KPU Cilacap (Weweng Maretno) menyampaikan Tujuan dari kegiatan kerja sama pengelolaan dimaksud, : -    Capaian Perjanjian Kerja Sama dalam pengelolan arsip -    Bimbingan teknis pengeloaan arsip bagi pegawai dilingkungan KPU Kab. Cilacap -    Praktek penataan dan pengelolaan arsip -    pendampingan pengelolaan,  -    serta  kegiatan lain yang tertuang dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.   Oleh : Weweng Maretno, S.Sos (7 Nov  2025)

CILACAP- KPU Kabupaten Cilacap hadir dalam Sosialisasi Dan Bimtek Terkait Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan KPU Jawa Tengah Dan KPU Kabupaten/Kota Kepada Satuan Tugas SPIP yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh peserta Seluruh Satgas SPIP KPU Kabupaten Cilacap, Jumat, 7 November 2025.  Kegiatan dilaksankan secara daring Melalui Zoom meeting. Kegiatan di mulai pada pukul 14.00 WIB dipandu oleh Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah (Dewantoputra Adhipermana) kemudian dilanjutkan Sambutan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah (Handi Tri Ujiono) dan Divisi Perencanaan dan Logistik (Basmar Perianto Amron) yang menyampaikan terkait terbitnya Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.   Berikutnya disampaikan materi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU (Muslim Aisha) yang memaparkan hal-hal yang perlu disesuaikan setelah terbitnya Keputusan KPU nomor 855 Tahun 2025 tersebut, antara lain perlu disusunnya Surat Keputusan tentang Satgas SPIP yang mengikutsertakan Anggota KPU sebagai Pengarah dan adanya form/format baru yang dalam pengisiannya memerlukan penyesuaian. Sosialisasi ini bertujuan memastikan seluruh pelaporan SPIP Kabupaten\Kota se-Jawa Tengah pada Bulan Oktober ini sudah sesuai dengan Keputusan KPU nomor 855 Tahun 2025. Divisi Hukum dan Pengawasan  

CILACAP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap hadir dalam kegiatan Kajian Rutin “Kamis Sesuatu” Seri ke XXVI Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025 dengan Putusan Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah Rabu (5/11/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut Divisi Hukum dan Pengawasan (Munjiatun Mukaromah), Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipas Masyarakat dan SDM (M. Muhni), Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum (Hari Sugiharto) dan Staf Hukum (Aini Auliya, Zulfan Hikami dan Haryono). Kegiatan dilaksanakan melalui zoom meeting dan dimulai pada pukul 09.00. WIB. Kegiatan dibuka oleh Divisi Data dan Informasi (Paulus Widiyantoro) Berikutnya dilanjutkan pengantar disampaikan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Timur (Ramaon Dearnov Saragih). Selanjutnya kegiatan dipandu oleh Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Temanggung dengan 2 (dua) narasumber yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Berau (Budi Harianto) dan Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Temanggung (Mukhamad Yusuf Hasyim). Pembahasan kali ini terkait Putusan MK Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024. Perkara yang di hadapi oleh KPU Kabupaten Berau adalah adanya gugatan  oleh Pemohon Paslon No urut 1 (satu) dengan pihak terkait Paslon No Urut 2 (dua) dan Termohon adalah KPU Kabupaten Berau, dengan pokok permohonan terdapat  dugaan pelanggaran bersifat  Testruktur, Terdapat ketidaksesuain data pemilih dan potensi manipulasi DPT dan terdapat kecurangan pada heri pemungutan suara. Terhadap Pokok Permohonan Pemohonan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dalam putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya karena tidak terbuktinya permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan dampak terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024. Dari sengketa yang terjadi di KPU Kabupaten Berau menjadi Pembelajaran mengenai pentingnya pembuktian yang kuat dalam sengketa hasil pemilihan. Terakhir adalah arahan dan kesimpulan dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jateng (Muslim Aisha). Divisi Hukum dan Pengawasan (Aini dan Munji)

Cilacap, 4 November 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap telah sukses melaksanakan lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris Kantor) melalui sistem lelang berbasis aplikasi (open bidding). Pelaksanaan lelang ini ditutup pada pukul 10.15 WIB oleh Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, Bapak Dian Setiawan. Lelang yang diikuti oleh masyarakat secara luas ini memiliki total nilai limit penjualan sebesar Rp. 2.513.500 (Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Proses lelang berjalan secara dinamis dan kompetitif, khususnya pada detik-detik terakhir penutupan. Dalam hitungan kurang dari dua detik sebelum batas akhir lelang, terjadi peningkatan penawaran yang menunjukkan antusiasme peserta dalam memanfaatkan kesempatan tersebut. Tercatat sebanyak 23 (dua puluh tiga) penawaran masuk ke dalam sistem KPKNL selama masa lelang berlangsung. Berdasarkan evaluasi dari Pejabat Lelang, peserta atas nama Gisna Munajat, yang beralamat di Jalan Arya Bakti Blok 2 RT. 008 RW. 002, ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran tertinggi sebesar Rp. 5.963.500 (Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Pelaksanaan lelang BMN ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara oleh KPU Kabupaten Cilacap. Proses lelang dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memanfaatkan sistem digital untuk menjangkau lebih banyak peserta dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pihak. KPU Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola aset yang profesional, akuntabel, dan mendukung upaya peningkatan efisiensi serta penggunaan optimal terhadap barang milik negara.

CILACAP- KPU Kabupaten  Cilacap menyelenggarakan Rapat Pleno Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada hari Selasa, 4 Novemer 2025 yang dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Cilacap. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap (Weweng Maretno) dengan dihadiri oleh Anggota, Sekretaris, para Kasubag, operator SPIP dan Staf Terkait. Rapat Pleno SPIP di pandu oleh Divisi Hukum dan Pengawasan (Munjiatun Mukaromah) yang menyampaikan adanya regulasi SPIP yaitu adanya perubahan keputusan 433 menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kemudian dipaparkan mengenai progress dan kendala dalam Penyusunan Dokumen Kartu Kendali pelaporan SPIP Bulan Oktober 2025 oleh Operator SPIP (Zulfan Hikami). Berikutnya disampaikan juga berkaitan dengan reviu oleh Inspektorat Laporan SPIP pada Bulan sebelumnya telah mencapai 100%. Tujuan laporan SPIP adalah sebagaimana tertera pada surat Dinas Sekjed KPU RI no 804 tahun 2025 diantaranya adalah ketaatan pada regulasi, Pengendalian intern, Pemantaun dan  mitigasi resiko atas kegiatan yang berkaitan di bidang Kepegawaian, keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa dan Evaluasi kinerja. Harapan dalam kegiatan ini adalah penyusunan SPIP dapat dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Divisi Hukum dan Pengawasan (Aini&Munji)