Berita Terkini

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadakan Temu Wicara Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ( 8 s/d. 10 April 2011) bertempat di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2011 dan 2012 termasuk KPU Kabupaten Cilacap. Acara dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, SH., didampingi oleh Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshory, MA. Peserta mendapat materi antara lain : Perubahan UUD 1945, Hukum Acara dan Kasus Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), Permasalahan Pemilukada dan Upaya Pencegahannya, Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, serta Hukum Acara Mengadili Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Pembubaran Partai Politik, dan Memutus Pendapat DPR Tentang Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Kegiatan ditutup oleh Wakil Ketua MK, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. dan Anggota KPU Prof. Dr. Syamsul Bahri, MS.

Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Rabu, 9 Maret 2011, KPU Kabupaten Cilacap diundang oleh Pansus XVI DPRD Kabupaten Cilacap. Rapat kerja membahas Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dipimpin Ketua Pansus XVI Hermawan Santosa. Selain Ketua dan anggota KPU, hadir pula Sekretaris dan Kasubag di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap dan wakil dari Pemerintah Daerah. Dalam paparannya, Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Warsid, S.Pd., bahwa yang menjadi dasar penyusunan rencana kebutuhan biaya Pemilukada adalah Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009. Pada akhir rapat kerja yang diikuti oleh anggota Pansus XVI tersebut, dilanjutkan dengan saran dan tanggapan baik dari anggota Pansus XVI, Pemerintah daerah maupun anggota KPU.

Buku adalah jendela dunia. Demikianlah kalimat yang sering kita baca dan dengar selama ini. Untuk lebih memudahkan dan menertibkan buku maupun sumber informasi lain, KPU Kabupaten Cilacap menata perpustakaan. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara langsung disamping website yang sudah dimiliki oleh KPU Kabupaten Cilacap. Seluruh jenis buku diberi label dan numeric agar buku yang dicari maupun yang dimiliki terdata dengan tertib. Apalagi selama ini banyak yang berpekentingan untuk mencari data dan informasi.

Menghadapi Pemilukada Tahun 2012 dan 2013, KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bintek) Regulasi Pemilukada. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 1-3 Maret 2011 di Hotel Pandanaran Semarang, ini diikuti oleh 7 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilukada. Tujuh Kabupaten itu adalah Kabupaten Jepara, Batang, Cilacap, Brebes, Banyumas, Temanggung dan Kabupaten Kudus. Dalam Bintek itu hadir utusan dari Kabupaten Cilacap yaitu Ketua KPU beserta Anggota, Sekretaris dan para Kasubag di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap. Acara pokok dalam Bintek tersebut adalah tata cara pembuatan regulasi Pemilukada, diskusi kelompok dan pembuatan serta penyelarasan tata naskah Pemilukada sesuai Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Ida Budhiati, SH, MH., dalam sambutannya menekankan agar KPU sebagai penyelenggara Pemilukada dapat menjalankan prinsip Pemilukada. Prinsip yang dimaksud adalah : “Taat hirarki perundangan, Taat Azas ( Penyelenggara Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu) serta dapat menjalankan misi KPU.” Di akhir sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah juga mengajak seluruh anggota KPU dan sekretariat untuk lebih intensif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pemilukada.

KPU Kabupaten Cilacap, Pansus XVI DPRD Kabupaten Cilacap serta Pemda Kabupaten Cilacap mengadakan koordinasi ke Kota Tangerang Selatan pada tanggal 16 Pebruari 2011 yang lalu. Rombongan dipimpin Ketua Pansus XVI DPRD Kab. Cilacap, Hermawan Santosa. Sedangkan dari KPU Kabupaten Cilacap hadir Anggota KPU, Sekretaris dan para Kasubag. Kegiatan bertujuan untuk mencari informasi tentang pelaksanaan Pemilukada termasuk Pemungutan Suara Ulang. Dalam paparannya, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan lebih menekankan pada potensi Daerah, sedangkan penjelasan terkait Pemilukada dijelaskan oleh anggota KPU Kota Tangerang Selatan. Di Kabupaten Bandung yang merupakan kegiatan hari kedua bertempat di KPU Kabupaten Bandung. Salah satu anggota KPU Kabupaten Bandung, Dudi Warsudin, SH MH., menjelaskan proses Pemilukada. Pemilukada diikuti 8 (delapan) pasang calon (5 calon dari partai politik dan 3 calon perseorangan). Pada akhir kegiatan dilakukan tukar menukar cinderamata.

Guna mempersiapkan Pemilukada 2012 dan 2013, bertempat di Hotel Patra Jasa Semarang, KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan IFES Indonesia mengadakan Bimbingan Teknik (Bintek) DPTools. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari (7-9 Pebruari 2011) dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Ida Budiati, SH, MH. Dari KPU Kabupaten Cilacap hadir anggota KPU Akhmad Kholil, Kasubag Program dan Data, Iwaan SH., dan Operator Ari Sukendro, A.Md. Acara yang dihadiri anggota KPU, Dra. Endang Sulastri, M.Si., merupakan bagian dari persiapan 7 Kabupaten di Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan Pemilukada. Dapat dijelaskan bahwa DPTools adalah sebuah aplikasi berbasis web yang berguna mengidentifikasi sejumlah persoalan yang biasanya muncul dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sesuai tujuan dari pemanfaatan aplikasi ini adalah untuk menghindari pencatatan pemilih ganda dan data yang kurang lengkap. Memanfaatkan Sistem Operasi Linux dengan distro Ubuntu, tampilan dari aplikasi ini dibuat secara sederhana untuk memudahkan penggunaannya. Keluaran yang dihasilkan berupa informasi mengenai data pemilih ganda yang didasarkan kesamaan NIK, nama dan tanggal lahir. Di samping itu, bagian dari fasilitas DPTools ini adalah adanya DCPTool. Dengan fungsi yang hampir sama, untuk mengecek data ganda maupun data yang tidak lengkap, namun bedanya adalah digunakan untuk proses identifikasi pada data Dukungan Calon Perseorangan. Secara umum acara berlangsung lancar dengan beberapa sesi tanya jawab.