Headline

#Trending

Informasi

Opini

MENGENANG JASA PATRIOT DEMOKRASI

MENGENANG JASA PATRIOT DEMOKRASI (Cerita Nonfiksi tentang penyelenggara pemilu di TPS) Oleh: M. Muhni (Anggota KPU Cilacap Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM) Perhelatan Politik elektoral tahun 2019 telah usai digelar. Hiruk-pikuk demokrasi dilalui dengan tertib. Masyarakat pun menyambutnya dengan penuh suka cita. Goresan tulisan perjalanan Pemilu serentak 2019 banyak menjadi cerita. Salah satunya soal tingkat partisipasi pemilih yang meningkat signifikan. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia semakin matang. Namun, pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali digelar ini menyisakan berbagai macam hal persoalan diantaranya masalah penyelenggara adhoc ditingkat TPS. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Petugas Pengamanan (PAM) di TPS sebagai penyelenggara ditingkat lokasi pemungutan suara tentu menjadi sumber data utama proses election value. Sebagai penyelenggara, para petugas di TPS tentu akan melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya dengan baik, mulai dari menulis formulir C-6, pembagian formulir C-6 dan pembuatan TPS. Tugas-tugas ini tentu sudah mulai dikerjakan beberapa hari sbelum pelaksanaan pemungutan suara. Para petugas KPPS juga harus mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan proses administrasinya. Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu serentak tahun 2019 untuk 5 (lima) jenis pemilihan dan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilu ternyata sangat menguras energi para petugas di TPS. Kondisi ini menjadi salah satu faktor dominan terjadinya situasi-situasi dimana sudah diluar batas standard kemampuan kerja seseorang. Kelelahan fisik dan pikiran terforsir inilah sehingga berdampak ada beberapa orang yang mengalami kelelahan sehingga menjalani rawat inap bahkan ada yang sampai meninggal dunia.  Hal itu terjadi karena mereka menjalankan tugasnya yang harus bekerja lebih dari 24 jam sampai penghitungan suara selesai di tempat pemungutan suara (TPS). Menurut National Safety Council (NSC) sebuah organisasi dewan keamanan nasional nirlaba yang bergerak dibidang kesehatan dan keselamatan di Amerika Serikat, kondisi kelelahan kerja dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kecelakaan kerja. Pemilu serentak 2019 yang digelar tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 lalu begitu melelahkan bagi Rahardian Jatmiseno yang mengampu tugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 54, Kelurahan Tambakreja Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. "Wah, dobel banget capeknya," ujar Rahardian saat dimintai keterangan oleh Anggota KPU Cilacap Divisi Sosialisasi, M. Muhni, Kamis (18/04/2019). "Saya tidak tidur dari mulai pemungutan suara sampai beres. Penghitungan itu beres jam 23.00 WIB, terus lanjut siapin formulir C1 itu sampai jam 08.00 WIB hari ini dan langsung mengantar kotak ke PPS, kalau dihitung lebih dari 25 Jam kerj di TPS tanpa istrahat”. Kata Rahardian. Ia bercerita, baru betul-betul merampungkan pekerjaannya di TPS itu sekitar pukul 08.00 WIB keesokan harinya, atau pada tanggal 18 April. "Yang bikin lama itu, penghitungan suara pemilu DPR RI, pemilu DPRD Provinsi dan pemilu DPRD Kabupaten/Kota, kan calonnya banyak. Kalau penghitungan Presiden dan DPD bisa lebih cepat. Cuma karena ini ada lima kotak kan, jadi seperti kerja lima kali," ujarnya sambil tersenyum kecut. Sebagai TPS yang memiliki 264 Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Rahardian sudah mempersiapkan dengan matang pelaksanaan pemilu kali ini. Sehari sebelum pencoblosan, ia dan enam anggota KPPS sudah mempersiapkan lokasi TPS. "Saya aja kasihan sama anggota yang lain, kan tidak anak muda semua. Ada yang sudah tua." Meski tak kapok bertugas membantu penyelenggaraan pemilu, tapi Rahardian berharap ada evaluasi menyeluruh. Setidaknya dengan beban kerja yang begitu berat, honor untuk petugas KPPS ditambah dari yang saat ini Rp500 ribu. "Pemilu kali ini memang ribet banget, jadi mending dipisah aja kali ya”. Kata Rahardian tanpa berargumen. Rahardian Jatiseno adalah salah satu dari 52.821 orang penyelenggara di tingkat TPS pada saat pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Cilacap. Dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, Kabupaten Cilacap memiliki jumlah Pemilih sebanyak 1.488.496 pemilih, menjadi Kabupaten yang memiliki pemilih urutan terbanyak kedua se Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes. Cerita dan pengakuan salah satu Anggota KPPS di Kelurahan Tambakreja yang saya mintai keterangan, nyata-nyata menimpa kepada saudara-sadara yang lain dijajaran penyelenggara tingkat TPS. Kabupaten Cilacap telah mencatat sejarah peristiwa kehilangan petugas KPPS pasca menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019. Nama beliau kami pajang dan jasanya kami kenang. DASTUM GARNIWA, bertugas sebagai petugas ketertiban di TPS 29 Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur; DIRWAN, bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Desa Kroya Kecamatan Kroya; EDI WIBOWO, bertugas sebagai petugas ketertiban di TPS 07 Desa Cipari Kecamatan Cipari; SUDIN, bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 25 Desa Kedawung Kecamatan Kroya; KARWIJO, bertugas sebagai petugas ketertiban di TPS 01 Desa Menganti Kecamatan Kesugihan; WIRYO SUMARTO DISLAM, bertugas sebagai petugas ketertiban di TPS 28 Desa Ujungmanik Kecamatan Kawunganten; Atas jasa pengabdian yang sudah beliau berikan, KPU Republik Indonesia memberikan apresiasi santunan kepada keluarga ahli waris. Semoga seluruh amal bhaktinya dicatat sebagai amal ibadah sebagai wujud cinta dan Pengabdian untuk Negeri. Dinamika pembentukan adhoc Cilacap adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang secara Geografis sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat menjadi wilayah Kabupaten terluas di Jawa Tengah sebagaimana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Luas Wilayah Kabupaten Cilacap: 2,138.51 km2, (tidak termasuk Pulau Nusakambangan seluas 11.511 Ha), atau sekitar 6,94 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah kemudian yang kedua Kabupaten Grobogan: 1,975.85 km2 disusul Kabupaten Wonogiri: 1,822.37 km2, Kabupaten Blora: 1,794.40 km2 dan Kabupaten Brebes: 1,657.73 km2. Kabupaten Cilacap dengan jumlah kecamatan, jumlah Desa/Kelurahan dan jumlah pemilih yang banyak, kebutuhan penyelenggara badan adhoc yang dibutuhkan juga menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus terpenuhi baik secara kualitas maupun kapasitasnya. Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 Kecamatan sebanyak 269 Desa dan 15 Kelurahan. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2019, pembentukan badan penyelenggara adhoc-pun akhirnya memasuki tahap pendaftaran. Dalam pasal 52 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa jumlah anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam pelaksanaannya, Cilacap baru melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun 2018. Dalam tahap pembentukan adhoc tingkat kecamatan (PPK), mekanismenya melalui verifikasi dari PPK Pemilihan Gubernur 2018 yang jumlahnya 5 orang di verifikasi untuk menentukan 3 orang sebagai PPK di pemilu 2019. Dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan atas gugatan atas jumlah anggota PPK yang berjumlah 3 orang menjadi 5 (lima) orang. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1373/PP.C5-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Penambahan Jumlah Anggota PPK Pasca putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Dengan dasar inilah, KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan penambahan anggota PPK dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang anggota PPK pemilu seretak 2019. Pembentukan PPK selesai, disusul dengan pembentukan adhoc tingkat Desa/Kelurahan yang secara kuantitas membutuhkan jumlah yang jauh lebih banyak. Sampai dengan pelaksanaan pemungutan semakin dekat, maka dibentuklah para ksatria utama dalam menjalankan tugas terdepan sebagai penyelenggara yang langsung melayani para pemilik suara sebagai pemilik kedaulatan tertinggi yaitu pemilih. Dalam rangka memenuhi kebutuhan badan penyelenggara adhoc, Cilacap melibatkan warga masyarakat yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan untuk terlibat menjadi penyelenggara adhoc Pemilu serentak Tahun 2019. Sebanyak 54.717 orang yang terlibat langsung sebagai penyelenggara adhoc Pemilu di Cilacap atau setara 3,68 % dari jumlah Pemilih terdaftar, yang terdiri dari 192 orang penyelenggara di Kecamatan, 1.704 orang penyelenggara di tingkat Desa/Kelurahan serta 52.821 penyelenggara di tingkat TPS. Jumlah penyelenggara ini diluar para pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawal regulasi pelaksanaan. Bisa dibayangkan, dalam upaya mensukseskan pemilu serentak 2019, selain harus tertib dan siap dalam urusan logistik juga dituntut untuk bisa menggerakkan 54.717 orang sebagai perangkat pokok dalam satu irama ketentuan-ketentuan teknis serta dinamika yang sangat kompleks. Berbagai persoalan dan permasalahan menjadi suatu hal yang tidak dapat terhindarkan, khususnya soal sumber daya manusia yang sangat bervariasi. Saya monitoring di 24 Kecamatan dengan beberapa sampel Desa/Kelurahan. Hasil monitoring tentang rendahnya partisipasi pada saat rekrutmen KPPS, permasalahan yang muncul sangat variatif. Regulasi mensyaratkan agar masyarakat proaktif dan berpartisipasi untuk menjadi penyelenggara dengan melakukan pendaftaran ke PPS maupun PPK, namun tiba saat dimana waktu yang telah ditentukan deadline, tidak lebih dari 10% dari kebutuhan anggota KPPS yang berinisiasi mendaftar, maka dengan demikian PPS ekstra keras melakukan identifikasi calon penyelenggara dengan mempersiapkan segala jenis formulir yang seharusnya aktif dipersiapkan oleh calon penyelenggara (KPPS). Saya menganalisa bahwa mereka mau menjadi KPPS akan tetapi meraka malas mempersiapkan pesyaratannya. Perjalanan on the spot selama 4 hari berturut-turut saya bersama anggota Divisi Teknis Weweng Maretno, mendapatkan beberapa informasi jawaban atas kendala persoalan yang terjadi. Dari mulai persyaratan administrasi yang ribet, soal pendidikan, pengalaman, sampai dengan soal terbatasnya sumber daya manusia dalam satu lokasi wilayah TPS, dan kendala lain yang sangat bervariasi dalam setiap wilayah. Apalagi wilayah yang masuk dalam pedesaan, dataran pegunungan, medan yang sulit, disini persoalan makin bertambah. Atas dukungan dari semua pihak, kegigihan dari seluruh teman-teman penyelenggara di tingkat Kecamantan dan tingkat Desa/Kelurahan, pada akhir tahapan pembentukan KPPS semua kebutuhan personal penyelenggara untuk 5.869 TPS terpenuhi dengan lengkap. Dalam kurun waktu lebih kurang 1 bulan berhasil mengangkat 52.821 orang penyelenggara. Ini sungguh suatu hasil kerja nyata teman-teman hebat di tingkat Desa/Kelurahan semua. Sebelum menjalankan tugasnya, para penyelenggara harus mengucapkan sumpah,   “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji: Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negera Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan ditandai pengucapan sumpah/janji sebagai penyelenggara pemilu, maka secara resmi tugas-tugas sudah mulai dijalankan oleh teman-teman di tingkat TPS. Tugas pembagian pemberitahuan pemungutan suara, tugas penyiapan TPS sampai pada tugas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 17 April 2019. Tugas paling berat bagi teman-teman KPPS ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemungutan suara selesai pada waktu yang telah ditentukan. Selesai pemungutan suara, teman-teman KPPS harus melanjutkan dengan penghitungan suara. Jenis surat suara yang dihitung sesuai dengan jenis pemilu. Lima jenis. Iya,,,,lima jenis surat suara yang secara tertib harus dihitung dengan benar, dicatat dengan rapih dan benar. Saya menyaksikan sendiri, saya melihat secara langsung. Sampai saat sekarang pun saya masih bisa membayangkan betapa rumitnya dalam mencatat hasil-hasil penghitungan suara di TPS yang harus di salin dalam formulir-formulir dengan jumlah salinan dokumen yang banyak. Dalam tahap menyalin hasil penghitungan suara kedalam formulir-formulir di TPS, teman-teman KPPS dituntut kondisi stamina dan kesehatan yang prima, dan konsentrasi yang baik. Situasi dan kondisi inilah yang membutuhkan ekstra kesabaran Kondisi ini harus harus dilakukan dengan tertib dan berurutan, dari Pemilu Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan terakhir penghitungan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu perlu dievaluasi Pemilu Serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Dengan pemilu serentak yang baru pertama kali dilaksanakan ini, tentu pelaksanannya masih diwarnai sejumlah persoalan. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan pemerintah harus menimbang ulang pelaksanaan pemilu serentak dilakukan kembali pada lima tahun mendatang yakni 2024. Dalam pengamatannya, pelaksanaan pemilihan tingkat nasional dan daerah sekaligus menimbulkan banyak masalah bagi petugas penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. "Kalau sekarang ini kan aktornya (peserta pemilu) banyak sekali," ujar Titi Anggraini kepada BBC News Indonesia, Minggu (21/04/2019). Kata Titi, koalisi pemantau pemilu mengusulkan pemisahan antara pemilu serentak di tingkat nasional dan daerah. Ia mencontohkan, pemilu serentak tingkat nasional diikuti oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR RI, dan DPD RI. Sementara pemilu serentak daerah diikuti kepala daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kendati begitu, pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah ini disarankan berjarak 30 bulan atau 2,5 tahun. Tujuannya untuk merapikan jadwal pemilu dan menghindari kejenuhan di masyarakat. “Dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, akhirnya kita punya pemilu yang lebih terjadwal dan tertib. Itu juga bisa dimanfatakan pemilih untuk mengevaluasi keterpilihan produk pemilu serentak nasional tanpa harus menunggu lima tahun. Dengan pemisahan itu pula, beban untuk penyelenggara pemilu berkurang. Selain itu, informasi yang dibawa para peserta pemilu tidak bertabrakan” demikian pandangan Titi Anggraeni. Pelaksanaan pemilu serentak bagi penyelenggara pemilu adalah efisiensi pelaksanaan pemilu itu sendiri.  KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu mulai dari pendataan pemilih, menerima dan memvalidasi nominasi kontestan pemilu baik partai politik maupun pasangan calon, melaksanakan pemilu, perhitungan suara dan rekapitulasi suara. Sistem pemilu yang berbeda membutuhkan pengaturan dan persiapan serta manajemen pemilu yang berbeda. Tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu bagi pemerintah dengan dilaksanakannya pemilu serentak adalah efisiensi anggaran, karena pemilu tidak lagi dilaksanakan berkali kali. Sedangkan tantangannya, perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik. Meskipun pemilu serentak rentang waktu pelaksanaan pemilu menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan aspek teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih rumit. Dengan pelaksanaan pemilu serentak, kebutuhan jenis logistik pemilu menjadi lebih banyak, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan. Pemilu serentak juga membutuhkan kertas surat suara yang lebih banyak, serta waktu yang dibutuhkan pemilih di dalam bilik suara menjadi lebih banyak. Bimbingan teknis pemungutan sampai dengan rekapitulasi bagi para penyelenggara badan adhoc menjadi tugas besar tersendiri. Sosialisasi kepada pemilih harus dilaksanakan secara lebih luas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar tetap tercipta pemilu yang berkualitas pula. Beberapa tantangan lain dalam penyelenggaraan pemilu serentak terkait dengan penyederhanaan dalam penyelenggaraan pemilu adalah perubahan sistem pemilu yang berbasis pada system proporsional daftar terbuka.

Siasat Menjegal Lawan, Berebut Waktu Pendaftaran dan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon

KESERENTAKAN PEMILIHAN. Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, berdasarkan Pasal 201 ayat 8 UU10Tahun 2016. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan, pelaksanaan pemungutan serentak nasional ditanggal 27 November 2024. BEREBUT WAKTUPENDAFTARAN Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dikabupaten/kota tersebut, Kabupaten Cilacap adalah termasuk dalam katagori ini. Suara sah yang ditetapkan KPU Cilacap sebagai syarat pencalonan adalah; total jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 1.069.627 suara x 6,5% = 69.526 suara sah. Perolehan suara sah berlaku bagi partai politik peserta pemilu yang lolos maupun yang tidak lolos parliamentary treshold serta partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD dikabupaten/kota tersebut. Kesempatan dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU XXII/2024 dimanfaatkan oleh pasangan Imam Tobroni dan Sonhaji Imron. 2 Dukungan suara sah dari tiga gabungan parpol sebanyak 76.935 suara telah memenuhi syarat minimal 69.526 suara, sedangkan Partai Amanat Nasional sebagai parpol yang mempunyai anggota di DPRD Cilacap hanya memperoleh suara sah sebanyak 63.529 suara Tenggat waktu Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati selama tiga hari dari tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024. KPU Cilacap menerbitkan Berita Acara bernomor 259/PL.02.2-BA/3304/2024 tanggal 30 Agustus 2024 menyebutkan 4 (empat) pasangan calon telah mendaftar dan dinyatakan diterima dan dibuktikan Tanda Terima, berikut disajikan rekap sebagai lampiran Berita Acara.     3 (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati saling adu siasat berebut waktu pendaftaran. Tim dari pasangan calon melalui Liaison Officer (LO) menyampaikan pemberitahuan ke KPU Cilacap dengan waktu hari dan tanggal yang sama. Kami memberikan alternatif, untuk mempercepat ataupun mengundurkan jadwal pendaftaran, tapi mereka bersikukuh pada sikapnya. Waktu pendaftaran berkaitan dengan keyakinan dari penasihat spiritual masing-masing. Hari pertama pendaftaran tidak ada yang hadir ke KPU Cilacap untuk melakukan pendaftaran pasangan calon alias NIHIL, dihari ke-2 satu pendaftar pasangan calon (Dr. H. Imam Tobroni, S.Ag., M.M. dan Ir. Mochamad Sonhaji Imron). Hari terakhir 29 Agustus 2024 ada 3 (tiga) pasangan calon yang mendaftar ; Awaluddin Muuri, A.P., M.M.-Vicky 3 Veranita Yudhasoka, S.IP.; Dr. Syamsul Auliya Rachman-Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn.; serta Setyo Budi Wibowo (SBW) dan Fahrur Rozi. Semua pasangan calon mendapatkan fasilitasi pengawalan yang sama dari Poresta Cilacap. Membaca pemberitahuan dari paslon ada tiga pasangan calon yang mau mendaftar dihari dan waktu yang sama, maka kami memprediksi akan terjadi potensi kerawanan sangat tinggi karena dipastikan terjadi benturan antar pendukung. Kami cepat tanggap, sigap dan bertindak segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cilacap, Polresta Cilacap sebagai koordinator pengamanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan serta para tokoh dan pimpinan dari masing-masing pasangan calon. Prediksi kami benar, setelah pasangan Awaludin-Vicky dengan ribuan pendukungnya mengiringi pendaftaran ke KPU dengan prosesi lancar terkendali serta pendukung dapat membubarkan diri secara teratur. Namun berbeda dengan pasangan Syamsul-Amy dan SBW-Rozi dimana masing-masing punya kekuatan ribuan pendukung yang fanatik dan temperamental, kami tanggap seperti akan terjadi gejala yang kurang kondusif dan tidak baik-baik saja. KEMELUT DIAKHIR PENDAFTARAN PASANGAN CALON Saat pasangan Syamsul-Amy telah selesai melakukan pendaftaran, iring-iringan puluhan ribu pendukung tidak bergeming dan tidak segera membubarkan diri, tetap berada dilingkungan KPU Cilacap sampai dengan batas toleran memberikan kesempatan kepada pasangan calon lain yang akan segera hadir. Pendukung melakukan berbagai atraksi seni dan yel-yel nya, ratusan motor, mobil khusus, becak dan truk tronton dengan soundsystem menggelegar memadati jalanan serta menghadang rute pasangan lain yang akan beranjak dari titik kumpul ke KPU Cilacap untuk melakukan prosesi pendaftaran. Langkah tegas Tim pengamanan dari Polresta Cilacap segera 4 memblokade dan perlahan mengarahkan tim pendukung Syamsul-Amy untuk segera membubarkan diri agar tidak terjadi permasalahan. Sementara pasukan pengamanan lainnya mengawal tim SBW-Rozi perlahan mengurai, mengarahkan dan memperpanjang rute sampai puluhan kilometer yang bertujuan mengulur waktu agar pada saat prosesi pendaftaran tim dari Syamsul-Amy diharapkan sudah membubarkan diri. Waktu semakin beranjak sore, pendukung Syamsul-Amy belum membubarkan diri tetap dilingkungan KPU, sedangkan tim pendukung SBW-Rozi yang lepas dari pengawalan dari titik kumpul sudah berbaur dihalaman KPU sambil melakukan yel-yel dan situasi semakin memanas, sementara ribuan pendukung lainnya merangsek masuk. KAPOLRESTA CILACAP TURUN LAPANGAN Melihat kondisi semakin tidak terkendali, Kapolresta Cilacap Kombes Ruruh Wicaksono, turun lapangan dan langsung ambil alih pasukan, memanggil dan menghardik korlap dari tim Syamsul-Amy yang yang terkenal dengan sebutan penguasa Cilacap. Perintah langsung Kapolresta Cilacap lakukan penebalan pasukan. Korps dari Brimob menjadi garda terdepan dibantu pasukan lain untuk membubarkan masa dengan penuh ketegangan. Kesempatan waktu pendaftar pasangan SBW-Rozi sedikit terkendala karena situasi yang agak mencekam. Namun demikian prosesi pendaftaran semua pasangan calon dapat diterima dan dapat dilanjut rangkaian kegiatan selanjutnya. BEREBUT LOKASI KAMPANYE Tidak selesai adu siasat menjegal saat pendaftaran, mengulang sukses, kembali siasat saling menjegal terjadi pada saat Penentuan Lokasi Kampanye Rapat Umum. Metode Rapat Umum diberikan kesempatan satu kali kepada setiap pasangan calon. Rapat koordinasi penentuan kampanye terbuka pada 5 tanggal 11 Oktober 2024, seluruh pasangan calon melalui penghubung meminta waktu dan tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum dihari akhir masa kampanye (23 November 2024) dan ditempat yang sama, padahal KPU Kabupaten Cilacap telah memberikan sepuluh alternatif lokasi/lapangan temjpat kampanye yang diperbolehkan Kami menjadi fasilitator dan menjadi penengah saat rapat penentuan Lokasi kampanye. Dua pasangan calon dapat menerima saran dari KPU dengan mengambil tanggal yang sama (22 Nov 24) namun ditempat yang berbeda. Sementara Pasangan calon Awaludin-Vicky dan Syamsul-Amy menghendaki tempat dan waktu yang sama yaitu dilapangan Krida Nusantara Cilacap (23 Nov 24), sehingga penentuan waktu dan tempat sempat deadlock. Kami beri kesempatan 3x24 jam diharapkan harus ada kesadaran dan kepastian dipersilahkan agar narahubung menyampaikan informasi ini ke calon masing-masing. Pasangan Awaludin-Vicky dengan surat resmi yang ditujukan ke KPU, mengalah dengan mengambil waktu yang sama tapi tempat berbeda. Penentuan tempat dan waktu sudah sepakat dan KPU sudah mengatur dan menetapkan waktu pelaksanaan kampanye metode rapat umum, namun demikian pada kenyataanya saat waktu kampanye yang diharapkan tiba, tempat strategis yang diperebutkan dan waktu yang dinginkan, pasangan calon Imam Tobroni-Son Haji Imron tidak melakukan aktivitas apapun. Lapangan terbuka yang diperebutkan dibiarkan kosong tanpa aktivitas, sedangkan para pedagang disekitaran lokasi hanya gigit jari. Maka tampak sekali bahwa dalam perhelatan politik, siasat untuk menghadang antar pasangan calon lain memang kental terjadi. Pemilu adalah ajang yang dilegalkan untuk merebut kekuasaan. Tidak saja adu gagasan yang menjadi jargon, namun gesekan antar pendukung dan pemilih terkadang tidak dapat dihindarkan. Merdeka #4bah eweng

Menyusuri Jejak Kedaulatan Rakyat Cilacap (Mengukur partisipasi dalam pelaksanaan pemilu dari masa kemasa)

Pemilu di Indoneisa merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara kesatuan republik Indonesia dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Pasca reformasi Tahun 1998, sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai perubahan dinamis dan signifikan. Di Indonesia saat ini melaksanakan pemilu yang dilakukan dalam tahapan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (Mahkamah Konstitusi menetapkan dalam putusan Nomor 97/PUU/2013 bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945). Salah satu faktor utama dalam proses dan pelaksanaan demokrasi adalah peran aktif masyarakat pemilih. Pemilu serentak 2019 merupakan terobosan solutif Mahkamah Kostitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU/XI/ 2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi, 2013) yang memiliki konsekuensi pemilu serentak pada Pemilu 2019. Rumusan pemilu yang mampu menjamin terlaksananya efektivitas dan optimalisasi sistem presidensial yang responsif dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu. Pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Yang pertama dan utama yang diperlukan untuk melakukan konversi ini adalah menentukan siapa yang dimaksud dengan rakyat tersebut. Rakyat yang berdaulat dapat diklasifikasi dari segi normatif dan empirik. Tingkat pertama dan yang paling umum adalah secara nominal. Secara nominal yang dimaksud dengan rakyat adalah seluruh warga negara mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan nenek dan kakek yang karena berusia tua tinggal menunggu dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa.  Tingkat kedua secara politik. Secara politik yang dimaksud dengan rakyat adalah warga negara yang berhak memilih kalau konstitusi atau undang-undang menggolongkan memilih sebagai hak. Undang-Undang tentang Pemilu di Indonesia menggolongkan memilih sebagai hak. Undang-Undang Pemilu tersebut mendefinisikan rakyat yang berhak memilih adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah atau pernah menikah, tidak sedang kehilangan hak pilih karena putusan pengadilan, dan tidak sedang terganggu ingatan. Karena itu rakyat berdaulat tingkat tiga adalah warga negara yang berhak memilih dan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Kenyataan juga menunjukkan mereka yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT karena berbagai alasan tidak semua menggunakan hak pilihnya. Karena itu muncullah rakyat berdaulat tingkat empat, yaitu mereka yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya. Demikian pula kedaulatan pemilih berdasarkan pengalaman pelaksanaan setiap pemilu, dapat pula disimpulkan bahwa tidak semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya dapat dikategorikan sebagai suara sah. Suara yang dinyatakan sah inilah yang akan dikonversi menjadi kursi bagi penyelenggara negara. Namun demikian, dalam undang-undang Pemilu di Indonesia membuat ketentuan yang menyatakan hanya partai politik yang mencapai jumlah suara atau jumlah kursi tertentu saja yang dapat memasuki parlemen (parliamentary threshold).  Ketentuan tentang ambang-batas seperti ini menyebabkan suara sah yang diberikan kepada parpol yang tidak mencapai ambang-batas tidak dapat dikonversi menjadi kursi penyelenggara negara. Dengan demikian, secara empirik terdapat rakyat berdaulat tingkat lima, yaitu suara pemilih yang dinyatakan sah dan diberikan kepada parpol yang mencapai ambangbatas untuk masuk parlemen. Tingkat partisipasi politik pemilih inilah yang dapat dilihat sebagai partisipasi kuantitatif dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Cilacap. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat pertisipasi politik pemilih dalam pemilu khususnya pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Cilacap deengan metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh data hasil-hasil pemilu dari sumber yang relevan.   Penulis: M. Muhni (Komisioner KPU Cilacap Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM)

Kedaulatan Rakyat Cilacap Dalam Angka (Mengukur partisipasi dalam pelaksanaan pemilu dari masa kemasa)

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 persen. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan stakeholders terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk daftar calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Karena itu, partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat. Pemilu, disamping merupakan prasyarat demokrasi, juga sebuah pintu masuk atau proses awal dari proses pelembagaan demokrasi. Sebab, hanya dengan pemilu sajalah, lembaga-lembaga negara legislatif dan ekesekutif diakui legalitasnya. Perjalanan panjang Indonesia dalam menyelenggrakan pemilu semenjak tahun 1955, 1971, yang dikenal masa orde lama, pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 yang dilaksanakan pada era orde baru serta pemilu 1999, 2014, 2019, 2014, dan tahun 2019 pada era reformasi telah memberikan referensi kepada kita, bahwa bangsa Indonesia mencoba melaksanakan pemilu dari tahun ke tahun dengan niat yang semakin baik dalam hal sistem, prosedur maupun tata kelola serta hasil pemilu itu sendiri. Pesta demokrasi melalui ajang pemilihan umum legislatif maupun pemilihan langsung yang dilaksanakan cenderung mengalami penurunan angka partisipasi masyarakat, dimana sebanyak empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu Nasional, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), pemilu 2009 (71%), pemilu 2014 (73%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, dugaan atas mal administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya. Kabupaten Cilacap, sebagai salah satu daerah diwilayah provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah terluas ke-2 di Jawa Tengah yang terdiri dari 24 Kecamatan, 184 Desa/Kelurahan memiliki catatan perjalanan pemilihan langsung maupun pemilihan legislatif. Dalam catatan perjalanan Pelaksanaan pemilu maupun pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap dari pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan pelaksanaan pemilu terakhir tahun 2014, mengalami dinamika yang berbeda-beda. Hal ini bisa terjadi karena faktor sosiopolitik dan psikologi politik masyarakat yang berbeda antara pemilu ke pemilu. Dalam jejak data perjalanan hasil pemilu di kabupaten cilacap, tercatat angka partisipasi dalam pemilu legislatif tahun 1971 (96,96%), pemilu tahun 1977 (94,89%), pemilu tahun 1982 (95,77%), pemilu tahun 1987 (94,26%) pemilu tahun 1992 (91,31%), pemilu tahun 1997 (89,75%), pemilu tahun 1999 (96,30%), pemilu tahun 2004 (83,39%), pemilu tahun 2009 (68,49%), dan pemilu tahun 2014 (65,15%). *) *Sumber data Dokumen Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Cilacap.) Sedangkan angka partisipasi untuk Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan tahun 2004 putaran I sebesar (80,23%) putaran II (77,49%), pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 diangka (68,86%), sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 sebesar (65,27%). **) **Sumber data Dokumen Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Cilacap.) Data angka partisipasi hasil pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 berada diangka 59,14 persen, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012 pada angka 62,89 persen, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 partisipasinya pada angka 53,05 persen dan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017 sebesar 63,94 persen serta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2018 pada level 65,36 persen. Berdasarkan data angka partispasi pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Cilacap dikisaran 55-65 persen. ***) ***Sumber data Dokumen Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Cilacap.) Pada Pemilu serentak tahun 2019, Kabupaten Cilacap dengan jumlah pemilih 1.488.496 orang, 5.869 TPS Sebanyak 60.942 orang yang terlibat langsung sebagai penyelenggara adhoc Pemilu di Cilacap atau setara dengan 4,09 persen dari jumlah Pemilih terdaftar, yang terdiri dari 264 orang penyelenggara di Kecamatan, 1.988 orang penyelenggara di tingkat Desa/Kelurahan serta 58.690 penyelenggara di tingkat TPS. Tantangan target capaian 77,5 persen skala Nasional pada pemilu tahun 2019 tentu membutuhkan strategi-strategi yang bisa lebih membangkitkan semangat pemilih seiring semakin kompleksnya penyelenggaraan pemilu. Pemilih berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih massif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau invalid vote dalam pemilu. Hasil pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Cilacap menunjukan arah yang lebih baik dibandingkan dengan perjalanan sejarah pemilu tiga periode sebelumnya. Dari sumber data di KPU Kabupaten Cilacap, dibandingkan dengan empat kali pelaksanaan pemilihan terakhir, Cilacap mengalami peningkatan Partisipasi yang cukup meningkat. Data Pertisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 berdasarkan jenis pemilu No Jenis Pemilu Angka Partisipasi*) 1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 71,86 % 2. Pemilihan Anggota DPR 71,76 % 3. Pemilihan Anggota DPD 71,78 % 4. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi 71,76 % 5. Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten 71,72 % *)dihitung berdasarkan data jumlah pengguna hak pilih (DPT+DPTb+DPK) dibagi jumlah pemilih (DPT+DPTb+DPK) dikalikan 100% dari data hasil Pemilu 2019 KPU Cilacap. Angka partisipasi masyarakat mengalami peniingkatan yang cukup signifikan mencapai yakni meningkat 6.57 persen untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 dibandingkan dengan Pemilu Presiden tahun 2014, meningkat 7.24 persen dibandingkan dengan hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 dan naik sebesar 19,53% dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur tahun 2013, yang merupakan pelaksanaan Pemilihan terakhir di wilayah Kabupaten Cilacap. Hasil capaian ini tentu tidak lepas atas peran pentingnya penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan para pelaku politik yang bisa menciptakan sosial politik dan psikologi politik masyarakat berdampak positif terhadap partisipasi simbolik kedaulatan rakyat sebagai legitimasi hasil pelaksanaan Pemilu tahun 2019.   Penulis : M. Muhni (Komisioner KPU Cilacap Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM)

Apa Alasan dan Fungsi Pemilu Sih,,???

Kedaulatan rakyat banyak diwujudkan melalui proses pemilu. karena itu, Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis (kualitatif) bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, jujur dan adil untuk menentukan pilihan penguasa dan pemerintah. Terdapat tiga alasan mengapa pemilu menjadi suatu faktor penting suatu negara yang demokratis, yakni: Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Pemilu merupakan sarana proses penyerahan kedaulatan oleh rakyat kepada peserta pemilu secara langsung sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyat. Pemilu memiliki fungsi utama, yaitu: Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah Pembentukan kedaulatan politik rakyat Pergantian pemimpin/penguasa Pendidikan politik dan demokrasi. Pemilu itu penting,,,, Ditungguu lanjutan artikelnya tentang Asas dan Tujuan Pemilu…. Penulis : M. Muhni (Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM)

Publikasi

🔊 Putar Suara