Berita Terkini

Prosentase perolehan suara calon DPRD dari Partai Gerindra Kabupaten Cilacap memang turun, tapi perolehan suara sah bertambah 6.718 suara dari semula 124.648 suara setara (13,44%) pada pemilu 2014 menjadi 131.366 (12,94%) suara pada pemilu 2019 lalu.  Pemilu tahun 2014 diikuti 12 partai politik nasional  dengan total suara sah dari seluruh partai 927.237 dan pemilu tahun 2019 diikuti 16 partai politik dengan total suara sah secara keseluruhan 1.015.341 suara. 
Dedi Susanto adalah 5 anggota DPRD dengan raihan suara terbanyak bahkan tertinggi byname di Kabupaten Cilacap, namun demikian belum bisa mengalahkan suara tidak sah pada pemilu 2019 lalu yang mencapai 12.509 di Dapil 5 (lima). Untuk itu pesan kami agar partai dapat mencermati hal ini kenapa bisa tejadi demikian, kata Weweng Maretno (Divisi Teknis Penyelenggaraan) saat berikan paparan pada kegiatan visitasi KPU ke Partai Gerindra pada Kamis (2/12).
Visiting diterima ketua DPC Suyatno, S.H sekaligus anggota DPRD Kab Cilacap dan M Maryo (Sekretaris DPC) serta pengurus lain serta dua anggota DPRD lainnya (Dedi Susanto, Purwati) di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra beralamat di Jalan Srenggini, Gumilir Cilacap.
Weweng Maretno, S.Sos (Divisi Teknis Penyelenggaraan), Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I (Divisi Hukum), M Muhni, S.Pd.I (Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM ) serta Kasubag TP Hupmas berkunjung untuk berkoordinasi dengan partai politik tingkat Kabupaten dalam rangka persiapan partai menuju peserta Pemilu 2024.
Partai Gerindra di Kabupaten Cilacap peraih suara keempat setelah PKB, untuk menjadi peserta pemilu 2024 harus melakukan pendaftaran ke KPU dan melewati verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual karena termasuk sembilan partai nasional yang lolos Parliamentary Threshold.  Sambil menunggu PKPU tahapan dan PKPU tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol, Gerindra harus berbenah diri, meng-update data parpol agar pada saat pendaftaran dapat terlaksana dengan harapan.
Iskandar dari PAC dan Listiyo memberikan harapan agar KPU semaksimal mungkin menciptakan Pemilu yang jurdil dan KPU yang Independen dalam melayani parpol.  Teknis dilapangan harus dipikirkan untuk mengurangi resiko surat suara tidak sah dimana manula yang sepertinya menyumbang banyak suara tidak sah, tidak memakan korban dari penyelenggara.
Tentang banyak korban akibat kelelahan pemilu 2019 lalu, KPU RI sedang merumuskan pola dan bahkan saat ini sedang melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara.  Desain surat suara akan disederhanakan demikian pula formulir-formulir lain seperti Plano untuk mencatat administrasi pokok dan perolehan suara dari masing-masing partai maupun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 yang akan datang.  Model Surat Suara (SS) yang disimulasikan; satu surat suara untuk lima jenis pemilihan, tiga surat suara (SS Presiden digabung dengan DPR RI, SS DPD dan SS DPRD Provinsi dalam satu lembar SS dengan DPRD Kabupaten).  Kita tunggu lebih lanjut keputusannya akan seperti apa.
 

(news 4B4H WWG 39) 2/12/2021