Berita Terkini

Bertempat di Jalan Jl. Urip Sumoharjo No.168, RT. 01 RW.06 Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada hari Senin (27/12/21), tim dari KPU Kabupaten Cilacap hadir memberikan informasi terkait persiapan menjadi peserta pemilu 2024.
Kunjungan sempat tertunda dari jadual yang disampaikan KPU semula (1/12) karena PKB tengah fokus penataan kepengurusan internal, Dewan Pengurus Anak Cabang, Dewan Pengurus Ranting serta badan otonom. Lain daripada itu untuk menyambut kehadiran KPU kami harus menyatukan kesempatan diantara pengurus DPC yang punya basic kesibukan berbeda, demikian penjelasan dari ketua DPC PKB Kabupaten Cilacap (Syamsul Auliya Rachman, S.STP.,M.Si) yang sekaligus juga Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022.
Geliat PKB terlihat dengan fokus untuk memenangkan PKB di Legislatif 2024 mendatang. Target perolehan kursi di DPRD bertambah dari semula 8 kursi menjadi 12 kursi. Lebih lanjut, dikatakan Syamsul, strategi yang dilakukan yakni dengan melakukan penataan, dan mengakomodir para kader-kader potensial PKB di Cilacap serta menguatkan secara struktural dengan mengumpulkan basis-basis di masyarakat, khususnya generasi muda ataupun millenial.
Program lainnya, yakni menyiapkan landasan untuk bergerak pada Pemilu mendatang. Pembentukan badan otonom partai seperti; Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, Gerbang Tani, Gema Saba, Buruh Migran Indonesia serta pengadaan infrastruktur dan asset partai, dengan pengadaan Kantor DPC PKB. Kondisi kantor saat ini memang menempati rumah sederhana tepat di sisi kiri gedung PMI Kabupaten Cilacap.
Kami sangat hormat keberadaan KPU, KPU sebagai sokoguru sangat bertanggungjawab terhadap berjalanya demokrasi dan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Kami berterima kasih pada tim dari KPU yang berkesempatan hadir dikantor kami, jika ada kekurangan dari PKB jangan sungkan untuk dibimbing dan ditegur.
Senada apa yang disampaikan ketua DPC, Sekretaris DPC (Syaiful Musta’in) berikan gambaran bahwa kepengurusan DPC PKB sangat gemuk mencapai 65 orang terdiri dari Mustasyar (penasehat), Dewan Suro dan Dewan Tanfidz.  Diinformasikan pula bahwa DPP PKB sedang melakukan finalisasi sistem akreditasi dan keanggotaan partai politik, jadi nantinya sistem ini akan klik dengan aplikasi Sipol dari KPU. Selama kurun waktu Januari sd April 2022 pembimbingan dari DPP akan berjalan.  Sementara Drs. Musa Ahmad, M.Si berpesan kepada KPU, agar KPU lebih intens dan sibuk terutama untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi di Indonesia, berkaca pada negara maju, bahwa partisipasi rendah tapi KPU kelihatan sibuk sekali berperan dan berupaya agar Pemilu di negaranya berhasil.
Paparan yang disampaikan oleh Weweng Maretno,S.Sos diperhatikan betul oleh jajaran pengurus. KPU berpesan agar PKB membenahi sumber daya manusia (khususnya LO) yang ditunjuk pada pemilu 2019 lalu yang terkesan kurang disiplin, tata kelola administrasi dalam hal surat menyurat juga harus dibenahi, sebagai contoh penulisan KPU Kabupaten masih menulis KPUD, diharap meng-update data parpol meliputi; kepengurusan, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor dan keanggotaan parpol walaupun PKB telah lolos Parliamentary Threshold.  Peluang peluang harus dicermati terkait lonjakan jumlah pemilih, kerusakan surat suara yang masih tinggi. Penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting, evaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya menjadi prioritas KPU untuk mengadakan terobosan-terobosan. Sirekap sebagai contoh untuk mempermudah penghitungan dan rekap yang kesemuanya itu harus didukung oleh sumber daya dan sarana yang memadai. Aplikasi Sirekap dalam bentuk mobil dan web mensyaratkan alat komunikasi yang kompatibel, tentu hubungannya dengan partai adalah penyediaan saksi dan pengubung partai/Liaison Officer (LO). 
Desain surat suara akan disederhanakan demikian pula formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk penghitungan dan rekap. KPU RI telah mensimulasikan Surat Suara yang akan dipergunakan 2024 nanti, ini untuk menjawab beberapa permasalahan Pemilu lalu. Weweng Maretno juga memberikan paparan bentuk surat suara dan cara memberikan hak suara dengan model satu surat suara lima jenis Pemilu. 
Sikap Partai terhadap penataan Dapil, PKB melalui anggota Fraksi (H. A Muslikhin, SH.,M.Si) berpendapat agar Dapil tetap berkesinambungan. Melihat data penduduk wajib rekam KTP elektronik sampai dengan November 2024 diperkirakan mencapai 1.829.422, memungkinkan alokasi kursi bergeser bila Dapilnya tetap. KPU belum bisa mengatakan jumlah pasti TPS pemilu 2024 nanti tapi bila saja jumlah DPT seperti tersebut diatas tiap TPS 300 pemilih maka prediksi TPS sebanyak 6.908.
(news 4B4H WWG 45) 27/12/2021